Bahlil Lahadalia Tepis Isu Munaslub Golkar dan Sebut Narasi Pecah Belah
Isu mengenai rencana musyawarah nasional luar biasa (Munaslub Golkar) belakangan ini menjadi sorotan publik. Menanggapi desas-desus tersebut, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, akhirnya angkat bicara dan melontarkan tanggapan yang cukup tajam.
Bantahan Keras Bahlil
Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil saat menghadiri agenda pelantikan pengurus DPD I Golkar Maluku pada Sabtu (7/11/2026). Dalam kesempatan itu, ia secara tegas membantah adanya agenda Munaslub di internal partai berlambang pohon beringin tersebut.
"Jadi itu kira-kira Bapak, Ibu semua. Dan seiring dengan itu, ada juga flyer hoaks-hoaks itu," beber Bahlil di hadapan para pengurus yang hadir.
Isu Murahan dan Politik Pecah Belah
Lebih lanjut, Bahlil menilai bahwa isu yang bergulir di masyarakat hanyalah cara-cara yang tidak berdasar. Ia bahkan menyebut narasi tersebut sebagai upaya sistematis untuk menggoyahkan legitimasi Partai Golkar yang saat ini ia pimpin.
Ia menekankan bahwa narasi yang dibangun belakangan ini mengarah pada upaya politik pecah belah. "Yang mau bikin macam-macam, macam-macam, macam-macam gitu lho. Abu lekke kelas tinggi lagi ini. Saya sudah tahu orang-orang itu, saya sudah tahu. Kalian pikir saya orang kampung enggak ngerti? Aku paham," bebernya.
Prinsip Loyalitas Ketua Umum
Dalam kesempatan yang sama, Bahlil menegaskan prinsip kerjanya yang mengedepankan loyalitas. Ia menyatakan bahwa sikap setia merupakan jati diri yang dipegang teguh oleh orang-orang dari Indonesia bagian Timur.
Bahlil memastikan bahwa dirinya tidak akan pernah menjadi pengkhianat di dalam organisasi. Ia menegaskan bahwa dirinya akan selalu setia kepada atasan dalam menjalankan tugas-tugasnya.
Konteks Isu di Media Sosial
Sebelumnya, media sosial memang diramaikan oleh beredarnya selebaran digital atau flyer mengenai rencana Munaslub Golkar. Dalam narasi yang disebarkan, Munaslub tersebut diklaim sebagai langkah untuk menyelamatkan partai dari pengaruh yang disebut sebagai 'Gank Solo'.
Isu ini semakin memanas karena muncul berbarengan dengan narasi dugaan penyadapan yang melibatkan eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo beserta jajarannya. Perlu diketahui, isu penyadapan pejabat negara sebenarnya bukan fenomena baru di Indonesia, mengingat banyak petinggi negara di berbagai belahan dunia yang sebelumnya juga pernah menjadi target serupa.

















