Golkar Bantah Bahlil Lahadalia Terlibat Isu Penyadapan Presiden

Isu mengenai keterlibatan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dalam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto mulai ramai diperbincangkan. Tudingan tersebut mengaitkan sang menteri dengan eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo CS dalam operasi pengawasan rahasia.

Merespons kabar miring yang beredar luas tersebut, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, segera memberikan bantahan tegas. Menurutnya, rumor yang tersebar di berbagai media sosial itu sama sekali tidak memiliki dasar verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tanggapan Resmi Partai Golkar

Saat memberikan keterangan di Kantor DPP Partai Golkar, Jl. Anggrek Neli Murni, kawasan Slipi, Jakarta Barat, pada Jumat (6/11/2026), Sarmuji menekankan agar masyarakat tidak mudah termakan isu yang belum jelas kebenarannya. Ia menilai spekulasi tersebut tidak patut untuk ditanggapi secara serius.

"Sesuatu yang tidak bisa dikonfirmasi, sebenarnya tidak perlu dihiraukan," ucap Sarmuji di hadapan wartawan. Baginya, menyebarkan informasi tanpa bukti nyata hanya akan menimbulkan keresahan yang tidak perlu di tengah publik.

Belajar dari Fitnah Masa Lalu

Lebih lanjut, Sarmuji mengingatkan kembali mengenai peristiwa serupa yang pernah menimpa Bahlil pada tahun 2024. Kala itu, beredar fitnah viral yang menuduh seorang ketua umum partai politik besar melakukan penganiayaan terhadap pacarnya.

"Ini pernah terjadi terhadap ketua umum kita. Ingat enggak waktu itu? Ada seorang perempuan, ya, pacar dari seorang ketua umum partai besar, yang dianiaya oleh ketua umum partai besar, katanya. Bahkan di podcast ada seorang ahli hukum bahkan, mengatakan, 'Ini A1! A1,' seolah-olah A1," beber Sarmuji terkait pengalaman pahit tersebut.

Sarmuji menjelaskan bahwa spekulasi liar saat itu sempat menyudutkan Partai Golkar karena publik menyempitkan definisi partai besar di parlemen hanya pada figur tertentu. Namun, kenyataan membuktikan bahwa isu tersebut adalah hoaks, dan kasus penganiayaan itu justru melibatkan pimpinan partai yang tidak lolos ke parlemen.

"Kemungkinan waktu itu spekulasinya kan ketua umum Partai Golkar, partai besar. Ternyata kan hoaks. Ternyata yang menganiaya waktu itu, ternyata adalah partai yang tidak lolos dalam parlemen," tegasnya.

Waspada Opini Liar

Berkaca pada pengalaman tersebut, Sarmuji meminta masyarakat agar lebih bijak dalam menyaring informasi. Ia khawatir pola fitnah serupa kini kembali digunakan untuk menyerang kepentingan politik tertentu dengan narasi partai besar.

"Nah, sekarang jangan-jangan juga gitu, 'Partai besar'. Partai besarnya siapa, kita enggak tahu. Dan sebenarnya hal yang seperti itu di-skip saja, karena tidak terkonfirmasi dan kebenarannya tidak bisa diverifikasi, ya?" pungkasnya.

Sebagai informasi, isu keterlibatan elite politik dalam kasus penyadapan ini mencuat setelah pengamat intelijen Sri Radjasa Chandra melontarkan klaim melalui media sosial. Dalam video tersebut, Radjasa menyebut adanya ketua umum partai politik papan atas di parlemen yang diduga mengetahui operasi pengawasan tersebut.