Posisi Indonesia di BoP Perlu Dievaluasi Pasca-Pemilu AS dan Israel

Jakarta, VIVA - Indonesia perlu meninjau keanggotaan di Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace/BoP) apabila konsistensi dan relevansi forum tersebut mengalami pergeseran pasca-pemilihan umum Israel dan pemilihan paruh waktu Amerika Serikat. Pandangan ini disampaikan oleh pengamat hubungan internasional dari Universitas Budi Luhur, Andrea Abdul Rahman, di Jakarta, Senin (2/11/2026).

Evaluasi Keanggotaan di Tengah Dinamika Politik

Menurut Andrea, situasi politik saat ini menempatkan dua motor penggerak utama BoP, yakni Benjamin Netanyahu dan Donald Trump, dalam posisi yang sulit di negara masing-masing. Oleh karena itu, Indonesia perlu bersikap realistis dalam menilai keterlibatannya di forum tersebut.

"Khusus perspektif bagi Indonesia, pertimbangan keanggotaan di BoP pasca dua pemilu ini harus realistis. Pertama, RI perlu menilai apakah BoP masih mampu menjaga kredibilitas di tengah ketidakpastian politik dua aktor utama," kata Andrea saat dihubungi media.

Dampak Fragmentasi Politik Israel

Hasil pemilu di Israel yang menunjukkan tidak adanya blok dengan perolehan suara mayoritas menjadi sorotan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kebijakan luar negeri Israel ke depan akan lebih rapuh dan sarat dengan kompromi politik internal.

"Situasi ini bisa memengaruhi dinamika BoP karena setiap keputusan Israel terkait operasi perdamaian atau keterlibatan militer akan lebih sulit diputuskan secara konsisten," ujarnya. Berdasarkan data Komite Pemilu Pusat Israel, blok Benjamin Netanyahu meraih 53 kursi, blok oposisi Gadi Eisenkot mendapatkan 48 kursi, sementara partai-partai Arab mengantongi 19 kursi. Sesuai konstitusi, calon kepala otoritas membutuhkan minimal 61 kursi untuk membentuk pemerintahan.

Ketidakpastian di Amerika Serikat

Sementara itu, pemilihan paruh waktu di Amerika Serikat yang dijadwalkan berlangsung pada 3 November akan menentukan kendali atas Kongres. Seluruh 435 kursi di DPR dan sekitar sepertiga kursi di Senat kini dipertaruhkan. Saat ini, Partai Republik yang dipimpin oleh Presiden Donald Trump memegang kendali mayoritas di kedua majelis tersebut.

Andrea menjelaskan bahwa langkah Trump yang sudah memberikan suara lebih awal akan sangat menentukan arah dukungan legislatif Washington terhadap kebijakan luar negeri. "Jika Kongres terbelah, maka komitmen AS di BoP bisa lebih fluktuatif, terutama dalam isu pendanaan dan pengerahan pasukan," sambungnya.

Menjaga Prinsip Bebas Aktif

Di tengah ketidakpastian global tersebut, Andrea menegaskan bahwa politik luar negeri Indonesia harus tetap berpegang teguh pada prinsip bebas-aktif. Ia mengingatkan agar Indonesia tetap mendukung perdamaian tanpa harus terjebak dalam rivalitas internal Israel maupun dinamika politik dalam negeri AS.

"BoP hanya relevan jika mampu menjaga konsistensi, sementara Indonesia harus memastikan keanggotaan tidak menggerus prinsip bebas aktif," tegasnya. Evaluasi ini dinilai krusial agar posisi Indonesia tetap memiliki wibawa dan tidak terombang-ambing oleh kepentingan pragmatis negara lain di dalam dewan perdamaian tersebut.