Tergiur Gaji Rp25 Juta di Korea, Warga Indramayu Malah Jadi Korban TPPO
Impian memperbaiki taraf hidup melalui pekerjaan di luar negeri berujung nestapa bagi seorang perempuan berusia 48 tahun asal Kecamatan Arahan, Kabupaten Indramayu. Niat hati ingin merantau ke Korea Selatan dengan iming-iming gaji Rp25 juta per bulan, ia justru harus menelan pil pahit setelah dideportasi dan kehilangan uang hingga Rp55 juta akibat praktik dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Kasus ini mencuat setelah Satreskrim Polres Indramayu melakukan penyelidikan mendalam. Korban awalnya dijanjikan posisi sebagai buruh pabrik, pekerja perkebunan, hingga housekeeping. Namun, alih-alih mendapatkan pekerjaan yang layak, korban justru tertahan di Bandara Jeju, Korea Selatan, pada 25 September 2026 karena dokumen yang dibawanya dinyatakan bermasalah oleh otoritas imigrasi setempat.
Kronologi Penipuan dan Modus Operandi
Peristiwa kelam ini bermula pada Agustus 2026 saat korban mencari peluang kerja ke luar negeri. Melalui seorang kenalan, ia dipertemukan dengan tersangka berinisial S (58), warga Kecamatan Lohbener, yang menjanjikan proses keberangkatan resmi dan cepat. Korban kemudian diwajibkan membayar biaya penempatan sebesar Rp55 juta secara bertahap kepada tersangka S yang diteruskan kepada tersangka lainnya berinisial SN (37), warga Kecamatan Sukagumiwang, yang berperan sebagai agen.
Meski telah menyetorkan uang dalam jumlah besar, korban tidak mendapatkan pelatihan bahasa maupun keterampilan kerja yang seharusnya menjadi syarat mutlak bekerja di Korea Selatan. "Korban diyakinkan bahwa proses keberangkatan dapat dilakukan secara resmi dan cepat dengan biaya penempatan Rp55 juta," ujar Kasat Reskrim AKP Muchammad Arwin Bahar mewakili Kapolres Indramayu AKBP Prianggo P. M. dalam konferensi pers, Jumat (20/11/2026).
Setelah transit di Singapura, korban akhirnya tiba di Korea Selatan namun langsung diamankan oleh petugas imigrasi. Setelah menjalani pemeriksaan selama tiga hari, ia dipulangkan ke Tanah Air pada 28 September 2026 dengan biaya kepulangan yang harus ditanggung sendiri.
Jeratan Hukum bagi Tersangka
Penyidik Polres Indramayu telah menetapkan S dan SN sebagai tersangka dalam perkara ini. Dari hasil penyidikan, ditemukan fakta bahwa kedua tersangka meraup keuntungan pribadi dari proses perekrutan ilegal tersebut, dengan rincian S menerima Rp5 juta dan SN mendapatkan Rp10 juta. Sejumlah barang bukti pun telah disita, termasuk paspor korban, kuitansi Rp40 juta, serta satu unit mobil Ford Titanium.
Wakapolres Indramayu Kompol Tahir Muhiddin menegaskan bahwa para pelaku dijerat dengan undang-undang ketat terkait perdagangan orang. "Kedua tersangka dijerat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan/atau Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia," jelasnya. Ancaman hukuman bagi pelaku TPPO mencapai 15 tahun penjara dan denda maksimal Rp5 miliar.
Upaya Pencegahan dan Imbauan
Menanggapi maraknya kasus tppo di wilayahnya, Polres Indramayu kini meningkatkan langkah preventif. Selain mendampingi korban untuk pengajuan restitusi ke LPSK, pihak kepolisian rutin melakukan sosialisasi di berbagai lembaga pelatihan kerja. Masyarakat diimbau untuk selalu memverifikasi legalitas perusahaan penempatan tenaga kerja sebelum menyerahkan dokumen maupun uang.
Kasi Humas Polres Indramayu AKP Tarno menambahkan, bagi warga yang mengetahui adanya praktik mencurigakan, segera melapor melalui layanan darurat Polisi 110 atau kanal WhatsApp resmi 'Lapor Pak Polisi – Siap Mas Indramayu' di nomor 081999700110. Kasus ini menjadi pengingat keras bahwa janji gaji besar yang tidak prosedural sering kali menjadi kedok bagi kejahatan perdagangan manusia yang merugikan banyak pihak.