Cegah Perkawinan Anak di Indramayu, KPI Gelar Festival Perlindungan Anak

Smallest Font
Largest Font

Kabupaten Indramayu saat ini tengah menghadapi tantangan struktural yang mendesak terkait tingginya angka perkawinan anak. Fenomena ini tidak lagi bisa dipandang sebagai keputusan personal semata, melainkan buah dari akumulasi ketimpangan gender, kerentanan ekonomi, hingga hambatan akses pendidikan. Guna merespons situasi tersebut, Dewan Kelompok Kepentingan (DKK) Profesional KPI Cabang Indramayu menginisiasi langkah konkret melalui kegiatan Festival Perlindungan Anak 2026 yang berlangsung di Pendopo Indramayu, Sabtu (21/11/2026).

Urgensi Pencegahan Perkawinan Anak

St Halimatussa’diyah, atau yang akrab disapa Yung, menegaskan bahwa anak perempuan menjadi kelompok yang paling rentan terhadap tekanan sosial yang membatasi ruang gerak serta rencana masa depan mereka. Menurutnya, isu perkawinan anak bukan sekadar masalah angka, melainkan persoalan relasi kuasa dalam keluarga dan masyarakat yang perlu segera dibenahi.

Data dari Kementerian Agama Kabupaten Indramayu menunjukkan tren yang memerlukan perhatian serius. Sepanjang tahun 2024, tercatat 422 perkawinan di bawah umur, dan angka tersebut mengalami peningkatan menjadi 427 pada tahun 2025. Memasuki periode Januari hingga Juli 2026, sebanyak 172 anak telah melakukan perkawinan, yang terdiri dari 142 anak perempuan dan 30 anak laki-laki. Sementara itu, Pengadilan Agama Indramayu mencatat 133 perkara dispensasi kawin hingga Juni 2026.

Dampak Multidimensional bagi Masa Depan

Yung menekankan bahwa implikasi dari pernikahan dini sangat merusak bagi generasi penerus bangsa. "Dampak perkawinan anak sangat luas dan multidimensional. Selain memutus rantai pendidikan dan mempersempit kesempatan kerja, perkawinan anak meningkatkan kerentanan terhadap kekerasan berbasis gender, beban domestik, serta risiko kesehatan bagi ibu dan bayi," tutur Yung dalam acara tersebut.

Kondisi ini menuntut adanya intervensi yang menjangkau lini paling bawah, mulai dari satuan pendidikan, komunitas akar rumput, hingga pendampingan intensif bagi setiap keluarga. Tanpa adanya sinergi antarpihak, upaya menekan angka pernikahan usia dini akan sulit mencapai target yang diharapkan.

Landasan Hukum dan Kebijakan

Pemerintah sebenarnya telah memiliki instrumen hukum yang cukup kuat untuk membendung praktik ini. Beberapa di antaranya meliputi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia minimum perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin demi kepentingan terbaik bagi anak.

Selain itu, hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi harapan baru karena telah memasukkan perkawinan anak ke dalam cakupan pemaksaan perkawinan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Pasal 20 ayat (2) huruf a. Festival Perlindungan Anak ini diharapkan menjadi momentum bagi seluruh stakeholder di Indramayu untuk memperkuat komitmen dalam menjalankan regulasi tersebut demi melindungi hak-hak dasar anak di masa depan.

Follow wartadermayu.com Follow Preferred Sources
Editors Team
Gilang Permana

Most viewed