Menteri Kebudayaan Fadli Zon Mengaku Jadi Target Penyadapan Ilegal Sejak 2021
Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon baru saja membuat pengakuan mengejutkan terkait keamanan data pribadinya. Melalui akun media sosial X pribadinya pada Sabtu (21/11/2026), Fadli mengungkapkan bahwa dirinya telah menjadi target penyadapan ilegal selama bertahun-tahun. Praktik pelanggaran privasi ini disebutnya sudah berlangsung sejak tahun 2021.
Pengakuan tersebut muncul di tengah upaya penegakan hukum yang sedang digencarkan oleh Bareskrim Polri terhadap praktik penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi. Fadli Zon menyatakan bahwa dirinya bahkan telah dipanggil sebanyak dua kali oleh pihak kepolisian untuk memberikan keterangan resmi sebagai korban dalam kasus ini.
Pengakuan Fadli Zon Terkait Penyadapan
Dalam unggahannya, Fadli Zon menjelaskan bahwa nomor ponsel pribadinya telah disadap sejak ia masih menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Ia menegaskan bahwa durasi penyadapan terhadap dirinya termasuk yang paling lama dibandingkan korban lainnya yang sedang diselidiki oleh pihak berwajib.
"Beberapa hari lalu, saya dua kali dimintai klarifikasi dan keterangan polisi sebagai salah seorang yang disadap secara ilegal oleh pihak yang kini tengah disidik," tulis Fadli Zon. Ia menambahkan, "Ternyata nomor handphone saya telah disadap sejak 2021 hingga 2026. Termasuk yang paling lama disadap. Saya disadap sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra," tutur Fadli Zon.
Progres Penyidikan Bareskrim Polri
Kasus penyadapan ilegal ini kini menjadi perhatian publik nasional. Bareskrim Polri tidak main-main dalam menangani perkara ini dan telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Nama-nama yang terseret dalam kasus ini pun cukup mengejutkan, mengingat posisi mereka yang sebelumnya berada di lingkaran otoritas penegak hukum.
Keempat tersangka tersebut meliputi mantan Kapolri yang kini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Listyo Sigit Prabowo (LSP), Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta, Widyaiswara Lemdiklat Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso, serta mantan Kepala Bagian Pemantauan Bareskrim Slamet Uliandi. Selain proses hukum pidana, Mabes Polri juga tengah menyiapkan Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) bagi mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang dijadwalkan berlangsung pekan depan.
Indikasi Dugaan Makar
Tidak berhenti pada kasus penyadapan, Bareskrim Polri juga mendalami adanya indikasi tindak pidana lain. Penyidik menemukan adanya dugaan makar yang berkaitan dengan skema penyadapan ilegal tersebut. Guna memperkuat konstruksi perkara, pihak kepolisian telah memeriksa setidaknya 38 orang saksi.
Penyidik juga melibatkan sejumlah ahli hukum pidana serta ahli hukum tata negara untuk mendalami keterlibatan pihak-pihak lain. Salah satu nama yang sempat mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPR RI dengan inisial TK, kini masih terus didalami oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri. Proses hukum ini diharapkan mampu mengungkap motif di balik penyadapan sistematis yang menargetkan tokoh-tokoh penting di pemerintahan.