Wacana 3 Wapres Usulan Ketua DPD RI: Latar Belakang dan Pembagian Wilayah

Smallest Font
Largest Font

Wacana mengenai struktur pemerintahan Indonesia kembali menjadi sorotan publik setelah Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Baktiar Najamudin, melontarkan ide untuk menambah jumlah wakil presiden (wapres) menjadi tiga orang. Gagasan ini mencuat ke permukaan di tengah diskursus mengenai kekosongan jabatan pasca berhentinya Gibran Rakabuming Raka pada 12 November 2026.

Sultan menjelaskan bahwa usulan ini bukanlah gagasan yang benar-benar baru. Ia mengaku pernah menyuarakan konsep serupa sebelumnya, namun momentum pergantian posisi wapres saat ini dinilai sebagai waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap desain kelembagaan negara. Menurutnya, pembahasan tidak boleh hanya terpaku pada sosok pengganti, melainkan harus menyentuh substansi sistem pendampingan presiden yang lebih adaptif dengan luasnya wilayah Indonesia.

Konsep Pembagian Wilayah Kerja

Dalam rancangan yang disampaikan oleh Sultan, ketiga wakil presiden nantinya tidak akan menumpuk di Jakarta. Sebaliknya, mereka akan ditempatkan di tiga wilayah strategis, yakni Papua, Kalimantan, dan Sumatera. Langkah ini diambil dengan tujuan agar pengawasan jalannya pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan dapat tersebar lebih merata dan tidak lagi tersentralisasi di Pulau Jawa saja.

Sultan berpandangan bahwa setiap kawasan di Indonesia memiliki karakteristik sosial dan kebutuhan pembangunan yang berbeda. Dengan menempatkan perwakilan kepemimpinan di daerah-daerah tersebut, pemerintah pusat diharapkan bisa lebih responsif dalam menanggapi persoalan di lapangan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintahan untuk memastikan kebijakan nasional benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di luar pusat kekuasaan.

Efisiensi Pengawasan Pemerintah

Selain alasan pemerataan, fungsi pengawasan menjadi argumen utama di balik wacana tiga wapres tersebut. Sultan menilai bahwa beban kerja eksekutif yang sangat besar memerlukan dukungan struktural yang lebih efisien. Dengan adanya tiga wapres yang memiliki basis wilayah, pengawasan terhadap program-program strategis nasional diyakini akan berjalan lebih efektif.

Sultan menekankan bahwa kehadirannya dalam posisi pimpinan DPD RI memberinya perspektif mengenai pentingnya keterwakilan daerah dalam pengambilan keputusan tingkat tinggi. Ia berharap wacana ini dapat memicu diskusi publik yang sehat mengenai bagaimana sistem ketatanegaraan Indonesia dapat disempurnakan demi kemajuan bangsa di masa depan.

Meski menuai beragam reaksi, usulan ini menempatkan DPD RI sebagai salah satu aktor yang aktif menawarkan perubahan struktural. Hingga saat ini, perdebatan mengenai kriteria dan mekanisme penggantian wapres masih terus bergulir di kalangan elit politik, sementara gagasan Sultan mengenai desain kelembagaan tetap menjadi salah satu poin yang menarik untuk dicermati sebagai bagian dari evaluasi sistem politik nasional.

Follow wartadermayu.com Follow Preferred Sources
Editors Team
Arya Danuarta

Most viewed