Tanpa Opsen, Benarkah Pajak Kendaraan di Jakarta Lebih Mahal?

DKI Jakarta saat ini tercatat sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang tidak memungut opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Walaupun demikian, status bebas opsen tersebut tidak secara otomatis menjadikan biaya pajak kendaraan di Ibu Kota lebih murah dibandingkan wilayah lainnya.

Struktur Pajak Unik di Jakarta

Kondisi ini dipengaruhi oleh struktur pemerintahan Jakarta yang unik, di mana wilayah tersebut tidak terbagi lagi menjadi kabupaten maupun kota otonom. Sementara itu, opsen sendiri didefinisikan sebagai pungutan tambahan yang dikenakan oleh pemerintah kabupaten atau kota terhadap pokok PKB dan BBNKB.

Berdasarkan regulasi nasional yang berlaku, tarif opsen untuk kedua jenis pajak tersebut telah ditetapkan sebesar 66 persen dari jumlah pajak terutang. Ketidakadaan pembagian wilayah administratif setingkat kabupaten/kota di Jakarta membuat skema pungutan ini tidak diterapkan di Ibu Kota.

Perbandingan Tarif Pokok Antarprovinsi

Untuk kendaraan pertama milik pribadi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan tarif PKB sebesar 2 persen. Angka tersebut ternyata jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan tarif pokok yang berlaku di sejumlah provinsi lainnya di Tanah Air.

Sebagai perbandingan, Jawa Barat menerapkan tarif dasar sebesar 1,12 persen, sementara Jawa Tengah mematok angka 1,05 persen. Penelusuran pada Senin, 9 November 2026, menunjukkan bahwa Jawa Timur dan Banten menetapkan tarif pokok PKB sebesar 1,2 persen, sedangkan DI Yogyakarta hanya mengenakan 0,9 persen.

Kalkulasi Tarif Efektif

Berbeda dengan Jakarta, provinsi-provinsi di atas turut menerapkan opsen PKB sebesar 66 persen dari pokok pajak terutang. Jika tarif pokok dan opsen digabungkan, Jawa Barat memiliki tarif efektif sekitar 1,86 persen, Jawa Tengah 1,74 persen, serta Jawa Timur dan Banten di kisaran 1,99 persen. Adapun DI Yogyakarta berada di angka 1,49 persen.

Perlu dicatat, angka-angka tersebut merupakan perbandingan sebelum memperhitungkan adanya insentif atau keringanan pajak daerah. Simulasi untuk kendaraan dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) Rp200 juta dan bobot kendaraan 1 menunjukkan bahwa pemilik di Jakarta membayar Rp4 juta per tahun.

Dengan dasar perhitungan serupa, simulasi di Jawa Barat menghasilkan pajak sekitar Rp3,72 juta, Jawa Tengah Rp3,49 juta, Jawa Timur Rp3,98 juta, dan DI Yogyakarta sekitar Rp2,99 juta per tahun. Meskipun demikian, nominal tagihan akhir di lapangan bisa berbeda karena pemerintah daerah memiliki kewenangan memberikan pengurangan atau insentif pajak.

Selain itu, penting untuk dipahami bahwa NJKB tidak selalu identik dengan harga beli kendaraan di diler. Pemerintah menggunakan NJKB dan bobot kendaraan sebagai basis penghitungan pajak, sehingga setiap model kendaraan dapat memiliki nilai dasar pengenaan pajak yang berbeda meskipun harga jualnya di pasar terlihat serupa.