Mentan Amran Tegur Pengusaha Pangan yang Curangi HET Beras

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memberikan peringatan keras kepada para pelaku usaha pangan di tanah air. Ia meminta agar seluruh pengusaha mematuhi ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan menghentikan segala bentuk praktik kecurangan bisnis demi menjaga ketersediaan komoditas strategis bagi masyarakat luas.

Dalam keterangan persnya di Jakarta, Minggu (8/11/2026), Amran menyoroti maraknya penyimpangan dalam tata niaga beras yang dianggap semakin meresahkan. Ia menekankan bahwa tindakan ilegal tersebut berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

"Ada (kecurangan beras) fortifikasi, ada oplos SPHP, macam-macam. Kelihatan ini semakin hari semakin menjadi-jadi. Tolong kepada saudaraku pengusaha seluruh Indonesia, tolong berhentilah mempermainkan pangan karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak," tegas Amran.

Perketat Pengawasan Pangan Strategis

Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat sistem pengawasan terhadap tata niaga pangan. Langkah ini diambil sebagai upaya perlindungan terhadap konsumen maupun petani, sekaligus memastikan stabilitas pasokan pangan nasional tetap terjaga dengan baik.

Amran menegaskan bahwa sektor pangan merupakan bidang yang sangat strategis karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan pokok masyarakat. Oleh karena itu, ia meminta seluruh pelaku usaha untuk mematuhi aturan pemerintah tanpa terkecuali.

"Itu adalah strategis. Itu tidak boleh dipermainkan, karena itu vital. Jadi tolong juga para pengusaha besar, menengah, jangan mempermainkan ini," ujar Amran di Jakarta.

Penindakan Pelanggaran Tata Niaga

Pengawasan yang dilakukan pemerintah mencakup berbagai dugaan pelanggaran, terutama terkait penyalahgunaan Beras SPHP yang seharusnya disalurkan dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Pemerintah memastikan tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang mencoba mencari keuntungan pribadi di tengah tantangan pangan global.

Dalam ekosistem pangan, penetapan HET bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen, sementara Harga Pembelian Pemerintah (HPP) diberlakukan untuk menjaga pendapatan para petani di seluruh rantai distribusi nasional.

Pemerintah kini terus melacak dugaan pelanggaran melalui koordinasi intensif dengan aparat penegak hukum (APH) di berbagai daerah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap aturan berjalan secara efektif di lapangan.

Kolaborasi dengan Aparat Penegak Hukum

Amran memberikan apresiasi atas dukungan penuh dari pihak kepolisian dan kejaksaan dalam mengawal sektor pangan. Kerja sama ini diharapkan mampu mencegah berbagai praktik yang mengganggu stabilitas pasar sejak dini.

Ia mengajak seluruh pelaku usaha pangan nasional untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam membangun ekosistem pangan yang transparan, sehat, dan berkelanjutan. Komitmen bersama diperlukan agar ketersediaan pangan tetap terjamin bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai langkah tegas, Mentan Amran mengungkapkan bahwa hingga saat ini, sebanyak 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam delapan kasus pelanggaran perberasan yang melibatkan 15 merek berbeda.