Habiburokhman Sebut Kasus Penyadapan Prabowo Lebih Serius dari Watergate

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, melontarkan kritik keras terkait kasus penyadapan yang dilakukan oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai insiden tersebut merupakan salah satu kasus penyadapan paling serius yang pernah tercatat dalam sejarah dunia.

Habiburokhman membandingkan peristiwa ini dengan skandal politik yang pernah mengguncang Amerika Serikat di masa lalu. "Ini jauh lebih serius dari skandal Watergate dulu di Amerika Serikat, karena Watergate itu kompetitor menyadap kompetitor," ujar Habiburokhman saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin (9/11/2026).

Kekecewaan DPR terhadap Institusi Polri

Lebih lanjut, ia mengungkapkan rasa kecewa yang mendalam atas tindakan yang dilakukan oleh Listyo Sigit. Menurutnya, seorang pemimpin kepolisian seharusnya menjadi pelindung dan pengayom bagi seluruh masyarakat, termasuk Kepala Negara, bukan justru melakukan tindakan yang melanggar privasi.

"Kalau ini orang yang bertanggung jawab melindungi, mengayomi, melayani, justru menyadap. Jadi, ini jauh lebih serius. Mungkin salah satu skandal penyadapan terserius yang pernah ada," kata Habiburokhman menegaskan.

Urgensi Penerbitan Perppu

Menanggapi situasi yang dianggap darurat ini, Komisi III DPR RI mendorong Presiden Prabowo untuk segera mengambil langkah hukum luar biasa. Salah satu usulannya adalah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menangani kasus penyadapan tersebut.

"Bila perlu ya, dalam situasi mendesak, bisa saja Presiden mengeluarkan Perppu, ya, yang membuat, yang mengatur tindak pidana yang sangat ekstrem seperti ini," ucap Habiburokhman. Ia menilai bahwa jeratan hukum yang ada saat ini masih kurang memadai untuk merespons tindakan insubordinasi tersebut. "Terus terang, kalau tindakan insubordinasi menyadap kepala negara, hanya dengan pasal makar masih terlalu sederhana," tambahnya.

Status Tersangka dalam Penyidikan

Sebagai informasi tambahan, Kabareskrim Komjen Pol. Asep Safrudin telah menjelaskan bahwa pihaknya menetapkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP), bersama Ahrie Sonta (ASN) dan Eko Hadi (EH) sebagai tersangka dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto. Penetapan ini dilakukan setelah melalui proses scientific crime investigation.

"Penyidik telah menetapkan 3 orang tersangka, dengan inisial LSP, ASN, dan EH," kata Komjen Pol. Asep Safrudin di Bareskrim Polri, Selasa (3/11/2026). Setelah itu, Bareskrim Polri juga menetapkan Irjen Slamet Uliandi (SU) sebagai tersangka.

Pihak kepolisian menyebut bahwa para tersangka diduga melakukan penyadapan tanpa prosedur terhadap nomor telepon Presiden Prabowo, pejabat negara, tokoh politik, media, hingga pengusaha. Atas perbuatan tersebut, para tersangka dijerat dengan Pasal 258 UU No. 1 Tahun 2023 KUHP dengan ancaman pidana 10 tahun, serta Pasal 332 Ayat 1 dan/atau Ayat 2 UU No. 1 Tahun 2023 KUHP dengan ancaman pidana 6 tahun penjara.