Prabowo Sukses Gaet Investasi Tiongkok Rp1.300 T, Posisi Ekonomi RI Kian Kuat
Langkah diplomasi ekonomi yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto membuahkan hasil signifikan bagi masa depan perekonomian nasional. Indonesia baru saja mengamankan komitmen kerja sama strategis dengan Tiongkok senilai USD71,8 miliar, atau setara dengan lebih dari Rp1.300 triliun. Capaian fantastis ini dinilai berbagai kalangan sebagai sinyal positif yang menegaskan bahwa posisi Indonesia kini semakin diperhitungkan dalam percaturan ekonomi global.
Keberhasilan ini pun mendapatkan apresiasi luas dari para pengamat dan akademisi. Guru Besar sekaligus Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Universitas Esa Unggul, Tantri Yanuar Rahmat Syah, menyatakan bahwa langkah strategis Presiden Prabowo dalam memperluas kemitraan internasional merupakan kunci utama dalam menarik kepercayaan investor mancanegara.
Memperkuat Posisi Indonesia di Kancah Global
Menurut Tantri, komitmen investasi jumbo ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan peluang emas bagi Indonesia untuk mengakselerasi transformasi ekonomi nasional. Sektor-sektor yang disasar dalam kerja sama dengan Tiongkok pun tergolong krusial bagi pengembangan jangka panjang.
"Presiden Prabowo patut diapresiasi atas upayanya memperkuat posisi Indonesia dalam hubungan ekonomi internasional. Komitmen kerja sama dengan Tiongkok senilai USD 71,8 miliar menunjukkan adanya peluang besar bagi Indonesia untuk memperluas kemitraan strategis, menarik investasi, dan mempercepat transformasi ekonomi nasional," kata Tantri kepada media di Jakarta, Jumat (19/11/2026).
Lebih lanjut, ia merinci bahwa empat bidang utama yang menjadi fokus kerja sama meliputi pengembangan future smart city, sektor manufaktur dan teknologi, pembiayaan infrastruktur, serta pengembangan teknologi coal-to-ethanol. Sektor-sektor ini diharapkan mampu mendorong industrialisasi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tanah air.
Mengawal Realisasi Investasi Menjadi Manfaat Nyata
Di balik keberhasilan diplomasi tersebut, Tantri menekankan pentingnya eksekusi di lapangan agar kesepakatan internasional dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Ia secara khusus menyoroti peran Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani, yang dianggap memiliki peran krusial dalam mengawal arus investasi ini.
Rosan dinilai mampu menjembatani arah kebijakan Presiden dengan kebutuhan dunia usaha, sehingga komitmen investasi dapat segera diimplementasikan menjadi proyek produktif. "Keberhasilan diplomasi ekonomi tentu membutuhkan tindak lanjut yang konkret. Dalam hal ini, Pak Rosan Roeslani memiliki peran penting untuk memastikan berbagai komitmen kerja sama yang dibangun Presiden Prabowo dapat dikawal menjadi peluang investasi yang memberikan nilai tambah bagi Indonesia," ujarnya.
Tantri mengingatkan bahwa parameter keberhasilan investasi tidak hanya diukur dari besarnya nilai nominal yang masuk ke Indonesia. Dampak turunan seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas tenaga kerja lokal, penguatan industri dalam negeri, hingga transfer teknologi menjadi indikator utama yang harus dipastikan oleh pemerintah.
"Yang harus kita lihat bukan hanya besarnya angka investasi, tetapi juga manfaat ekonomi yang dihasilkan. Investasi harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas tenaga kerja, memperkuat industri dalam negeri, dan mendorong transfer teknologi. Karena itu, peran Rosan dalam mengawal realisasi investasi menjadi sangat penting," pungkasnya.
Dengan dukungan diplomasi yang kuat dan pengawalan investasi yang terukur, Indonesia diharapkan mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah dinamika ketidakpastian global yang masih terus membayangi.