Polres Indramayu Bongkar Sindikat TPPO Berkedok Kerja ke Korea Selatan
Kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) kembali mencoreng dunia ketenagakerjaan di Indonesia. Satreskrim Polres Indramayu baru saja membongkar praktik perekrutan ilegal berkedok penempatan pekerja migran ke Korea Selatan. Dalam pengungkapan ini, dua orang perempuan berinisial S (58) dan SN (37) resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah terbukti melakukan penipuan terhadap seorang warga asal Kecamatan Arahan.
Modus operandi yang dijalankan sindikat ini tergolong rapi dengan menjanjikan kemudahan akses kerja ke luar negeri. Korban yang berusia 48 tahun tergiur tawaran pekerjaan sebagai buruh pabrik, pekerja perkebunan, hingga housekeeping dengan gaji fantastis mencapai Rp25 juta per bulan. Namun, alih-alih mendapatkan penghidupan yang lebih baik, korban justru harus menelan kerugian materiil hingga Rp55 juta dan dideportasi dari Korea Selatan akibat dokumen yang tidak sah.
Kronologi Penipuan dan Modus Operasi
Peristiwa ini bermula pada Agustus 2026 saat korban mencari peluang kerja ke luar negeri. Melalui kenalannya, korban dipertemukan dengan tersangka S yang bertindak sebagai perekrut. Tersangka menjanjikan proses keberangkatan resmi yang cepat tanpa melalui prosedur yang rumit. Korban kemudian dipertemukan dengan tersangka SN yang berperan sebagai pihak agensi untuk memproses dokumen dan biaya keberangkatan.
Selama proses rekrutmen, korban tidak pernah mendapatkan pelatihan bahasa maupun keterampilan kerja yang semestinya menjadi syarat utama bekerja di luar negeri. Meski begitu, korban tetap menyetorkan uang sebesar Rp55 juta secara bertahap. Puncaknya, pada 24 September 2026, korban diberangkatkan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Korea Selatan via Singapura. Setibanya di Bandara Jeju, korban langsung diamankan oleh petugas imigrasi setempat karena dokumen yang dibawa dinyatakan bermasalah. Akibatnya, korban harus dipulangkan ke Indonesia dengan biaya sendiri pada 28 September 2026.
Langkah Hukum Polres Indramayu
Dalam konferensi pers yang dipimpin oleh Wakapolres Indramayu Kompol Tahir Muhiddin, pihak kepolisian memaparkan sejumlah barang bukti yang berhasil diamankan. Di antaranya adalah paspor korban, kuitansi pembayaran senilai Rp40 juta, rekening koran, hingga satu unit mobil Ford Titanium warna putih. Kepolisian menduga para tersangka meraup keuntungan pribadi dari proses penempatan ilegal tersebut, di mana S menerima Rp5 juta dan SN menerima Rp10 juta.
Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan/atau Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. "Berdasarkan ketentuan tersebut, ancaman hukuman untuk dugaan TPPO mencapai 15 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp5 miliar," ujar Kompol Tahir kepada awak media, Jumat 20 November 2026.
Upaya Pencegahan dan Edukasi
Selain melakukan penegakan hukum, Polres Indramayu kini berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja untuk memproses pemulihan korban, termasuk pengajuan restitusi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi warga negara dari praktik eksploitasi manusia.
Pihak kepolisian juga terus menggencarkan sosialisasi kepada calon pekerja migran di berbagai lembaga pelatihan kerja. Hingga saat ini, edukasi telah menyasar 176 peserta di lima lembaga berbeda. Kasi Humas Polres Indramayu AKP Tarno mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur iming-iming gaji tinggi tanpa memastikan legalitas perekrut. Masyarakat diminta segera melapor melalui Layanan Polisi 110 atau WhatsApp resmi di nomor 081999700110 jika menemukan indikasi tindak kriminalitas di wilayah hukum Indramayu.