PA 98 Tegas Tolak Wapres dari Unsur Militer, Usul Sosok Profesional
Wacana pengisian kursi Wakil Presiden (Wapres) yang kosong pasca ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka memicu berbagai respons dari elemen masyarakat sipil. Salah satu yang bersuara lantang adalah Perkumpulan Aktivis 98 (PA 98). Dalam pertemuan internal di Bandung pada Minggu (15/11/2026), organisasi ini secara tegas menyatakan penolakan terhadap kandidat yang berasal dari latar belakang militer.
PA 98 menilai bahwa jabatan tersebut seharusnya diisi oleh figur dari kalangan sipil yang memiliki kapasitas kenegaraan mumpuni serta komitmen kuat terhadap supremasi sipil. Menurut mereka, langkah ini krusial untuk menjaga napas reformasi yang telah diperjuangkan sejak tahun 1998. Ketua Umum PA 98, Muhamad Surya Wijaya, menekankan bahwa penentuan sosok pengganti tidak boleh terjebak dalam pragmatisme politik semata.
Kriteria Figur Pengganti Wapres
Surya menegaskan bahwa pengisian jabatan Wakil Presiden tidak boleh sekadar menjadi bagian dari kompromi politik antarelite. Ia berharap figur yang terpilih nantinya adalah sosok yang mampu menjawab tantangan bangsa, baik dari sisi ekonomi maupun pertahanan. "Perlu diketahui ya, sejak 1998, amanat Reformasi masih kita pegang sampai saat ini. Menyikapi posisi Wapres yang kosong saat ini, kami pikir kiranya posisi Wakil Presiden sebaiknya tidak diberikan kepada figur militer," kata Surya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (20/11/2026).
Alih-alih memilih dari kalangan militer, PA 98 mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto menunjuk calon dari kalangan profesional, teknokrat, atau partai politik. Mereka menuntut figur yang memiliki rekam jejak integritas tinggi serta pemahaman mendalam mengenai persoalan nasional. Bagi PA 98, proses seleksi ini harus didasarkan pada kepentingan publik, bukan transaksi kekuasaan.
Perspektif Pertahanan dan Ancaman Nasional
Dalam diskusi tersebut, PA 98 juga menyoroti pentingnya calon wapres memahami dinamika ancaman negara, merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025-2029. Meskipun Perpres tersebut bukan syarat hukum mutlak, organisasi ini menilai pemahaman terhadap ancaman hibrida, nonmiliter, hingga ideologi sangatlah penting bagi pemimpin masa depan.
Pihaknya menyoroti klasifikasi ancaman yang mencakup dimensi politik, sosial budaya, hingga teknologi. Isu ketahanan ideologi dan karakter bangsa, termasuk penanganan terhadap penyebaran budaya yang dinilai tidak sesuai dengan nilai Pancasila, menjadi poin krusial yang harus diakomodasi dalam agenda kerja calon pemimpin baru. Hal ini dianggap sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan bangsa di tengah arus globalisasi.
Desakan Evaluasi Kabinet
Selain menyoroti kriteria calon wapres, forum PA 98 juga memberikan catatan kritis terhadap kinerja pemerintahan saat ini. Mereka mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan evaluasi kabinet secara menyeluruh. Langkah reshuffle dinilai perlu dilakukan untuk memastikan kabinet dapat bekerja lebih efektif dan selaras dengan janji-janji kampanye serta harapan masyarakat pasca-reformasi.
Surya menambahkan bahwa urgensi evaluasi ini selaras dengan kebutuhan masyarakat akan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Dengan menempatkan figur-figur yang tepat di posisi strategis, diharapkan stabilitas politik nasional dapat terjaga di tengah dinamika pergantian kepemimpinan yang sedang berlangsung. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Istana terkait kriteria spesifik calon pengganti wakil presiden, namun dorongan dari berbagai elemen masyarakat terus mengalir menjelang proses pemilihan di tingkat legislatif.