Benny K Harman Sebut Penyadapan Presiden Prabowo Bukan UU ITE, Tapi Makar

Smallest Font
Largest Font

Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto terus memicu respons keras dari berbagai pihak. Anggota DPR RI, Benny K Harman, secara terbuka menyatakan keheranannya jika pihak penegak hukum hanya menggunakan pasal-pasal dalam UU ITE untuk menjerat para pelaku dalam perkara tersebut.

Menurut politisi Partai Demokrat ini, tindakan penyadapan terhadap objek vital negara seperti istana dan kegiatan Presiden tidak bisa disederhanakan sebagai pelanggaran akses ilegal atau UU ITE semata. Ia menilai bahwa esensi dari perbuatan tersebut jauh lebih berat dan mengarah pada ancaman terhadap stabilitas pemerintahan yang sah.

Dugaan Makar dan Konspirasi

Benny K Harman menegaskan bahwa jika ditinjau dari urgensi dan objek yang disasar, tindakan penyadapan tersebut seharusnya dikategorikan sebagai tindak pidana makar. Ia menduga adanya rencana terstruktur yang melibatkan pihak-pihak tertentu untuk melakukan persekongkolan jahat demi mengambil alih kekuasaan.

"Saya dari awal mencurigai penyadapan ini bukan tindak pidana seperti yang diatur dalam UU ITE. Aneh jika UU ITE diterapkan. Yang disadap itu istana dan kegiatan Presiden. Ini adalah perbuatan makar," tulis Benny dalam akun media sosial pribadinya, Jumat (20/11/2026).

Lebih lanjut, ia menyoroti adanya motif di balik aksi tersebut yang menurutnya sudah menjadi rahasia umum. "Ada persekongkolan dan permufakatan jahat dengan motif untuk tujuan mengambil alih kekuasaan yang sah. Siapa yang bersekongkol? Semua sudah tahu. Mosok tanya lagi," tegasnya.

Perkembangan Penyidikan Bareskrim

Hingga pertengahan November 2026, proses hukum terkait Prabowo Subianto terus berjalan secara intensif. Penyidik dikabarkan telah memeriksa setidaknya 59 saksi serta meminta keterangan dari empat orang tersangka utama yang merupakan perwira tinggi Polri. Beberapa nama yang terseret dalam kasus ini di antaranya adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Meskipun saat ini keempat perwira tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan pasal berlapis terkait UU ITE dan KUHP, pengembangan kasus tetap difokuskan pada dugaan tindak pidana makar. Langkah tegas pun diambil oleh Bareskrim Polri, termasuk melakukan penggeledahan di enam lokasi berbeda, termasuk kediaman sejumlah oknum perwira, guna mencari bukti-bukti permufakatan jahat tersebut.

Publik kini menanti bagaimana konstruksi hukum akhir yang akan disusun oleh aparat penegak hukum, apakah nantinya pasal makar akan benar-benar disematkan atau penyidikan akan tetap berjalan pada koridor pelanggaran siber sesuai dengan jeratan awal.

Follow wartadermayu.com Follow Preferred Sources
Editors Team
Risa Andini

Most viewed