Jusuf Kalla Tegaskan Wakil Presiden Harus Pintar dan Aktif Membantu Kepala Negara
Jabatan wakil presiden bukan sekadar posisi seremonial yang bisa diduduki tanpa kontribusi nyata. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), secara tegas menekankan bahwa seorang pendamping presiden wajib memiliki kapasitas, kecakapan, serta kemauan kuat untuk aktif menjalankan roda pemerintahan. Menurut JK, jabatan tersebut memiliki beban tanggung jawab besar yang menuntut kualifikasi mumpuni.
Pernyataan tersebut disampaikan JK di sela-sela agenda penandatanganan kerja sama antara Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dan Dewan Masjid Indonesia (DMI) di Jakarta, Jumat (20/11/2026). Ia menyoroti bahwa efektivitas pemerintahan sangat bergantung pada kolaborasi antara presiden dan wakilnya.
Amanat Konstitusi dan Tugas Wakil Presiden
JK merujuk pada ketentuan hukum tertinggi di Indonesia sebagai landasan utama kriteria seorang wakil presiden. Berdasarkan Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, disebutkan bahwa presiden dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang wakil presiden. Bagi JK, poin ini merupakan perintah konstitusional yang tidak bisa diabaikan.
"Kriterianya satu, dalam Undang-Undang Dasar Pasal 4 mengatakan bahwa ayat 2, presiden dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang wakil presiden," kata JK. Ia menambahkan bahwa jika seorang wakil presiden hanya diam dan tidak bekerja, maka yang bersangkutan telah gagal menjalankan amanat konstitusi. "Kalau wakil presiden itu diam tidak bekerja, itu berarti tidak menjalankan tugas, tidak sesuai Undang-Undang Dasar," ujarnya.
Pentingnya Kapasitas dan Kecerdasan
Lebih lanjut, tokoh senior yang akrab disapa JK ini menyoroti bahwa kecerdasan dan kemampuan manajerial adalah syarat mutlak bagi siapa pun yang menduduki posisi orang nomor dua di republik ini. Ia menilai bahwa tantangan pemerintahan yang semakin kompleks menuntut sosok wakil presiden yang mampu memberikan solusi, bukan sekadar pelengkap.
"Dia harus bekerja, membantu. Nah, itu bunyi Undang-Undang Dasar seperti itu. Jadi harus baik, harus pintar. Kalau tidak pintar, tidak punya kemampuan, bagaimana bisa membantu presiden?," tutur JK. Pandangan ini ia sampaikan di tengah hangatnya perbincangan mengenai wakil presiden di kancah politik nasional.
Dinamika Politik Menjelang Penunjukan
Pernyataan JK ini muncul di tengah dinamika pencarian calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Saat ini, sejumlah nama figur mulai beredar dalam bursa politik seiring dengan intensifnya pembahasan di kalangan partai politik pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Meski demikian, nama-nama tersebut sejauh ini masih sebatas figur yang muncul dalam diskusi politik dan belum menjadi kandidat resmi.
Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, Presiden Prabowo Subianto direncanakan akan menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 25 November 2026 mendatang. Setelah penyerahan tersebut, MPR akan menggelar sidang paripurna untuk melakukan proses pemilihan, penetapan, serta pelantikan wakil presiden pengganti yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember 2026.