Kasus 1 Ton Beras Bantuan di Sukajati Masih Menggantung, Warga Tagih Hasil Inspektorat
Hampir dua bulan telah berlalu sejak temuan mengejutkan mengenai satu ton beras bantuan pemerintah yang tersimpan di dalam minibus di garasi milik Kuwu Sukajati, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu. Hingga Jumat (20/11/2026), masyarakat setempat masih menantikan kejelasan mengenai hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Indramayu melalui Inspektorat Pembantu Khusus (Irbansus). Bagi warga, persoalan ini bukan sekadar angka kuantitas barang, melainkan masalah integritas pengelolaan hak masyarakat prasejahtera.
Kasus ini mencuat pertama kali pada Jumat (25/9/2026) dini hari setelah adanya laporan warga melalui kanal pengaduan "Lapor Pak Polisi – Siap Mas Indramayu". Menindaklanjuti laporan tersebut, personel Polsek Haurgeulis mendatangi lokasi di Blok Manggungan dan menemukan 100 karung beras, masing-masing seberat 10 kilogram, yang diduga merupakan bagian dari program bantuan pangan periode Juli–September 2026.
Penanganan Kasus Beras dan Harapan Publik
Awalnya, penanganan perkara ini sempat bergulir di Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Satreskrim Polres Indramayu dengan memeriksa sejumlah pihak di lingkungan pemerintah desa. Namun, status penanganan kemudian dilimpahkan kepada Inspektorat Kabupaten Indramayu untuk dilakukan pengawasan internal lebih lanjut. Peralihan ini membuat mata publik kini tertuju pada hasil audit atau pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Indramayu.
Masyarakat melalui Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (AMUK) Sukajati terus mengawal proses ini agar tidak menguap begitu saja. Mereka telah menempuh jalur audiensi dengan pemerintah desa hingga menyampaikan aspirasi ke Komisi I DPRD Kabupaten Indramayu. Koordinator AMUK Sukajati, Nanang Khaerul, menegaskan bahwa transparansi sangat krusial dalam perkara yang menyangkut dana publik dan hajat hidup orang banyak.
Tuntutan Transparansi Bantuan Sosial
Dalam keterangannya, Nanang Khaerul menyoroti pentingnya kejelasan hukum dalam masalah ini. “Logika efisiensi anggaran atau hitung-hitungan untung-rugi akuntansi tidak bisa diterapkan dalam hukum pidana, terlebih yang menyangkut dana publik dan bantuan sosial,” ujar Nanang. Ia berharap jika ditemukan pelanggaran, proses hukum harus ditegakkan secara profesional tanpa ada yang ditutup-tutupi.
Menurutnya, publik berhak mengetahui asal-usul 100 karung beras tersebut, siapa yang bertanggung jawab atas penyimpanannya di garasi pribadi, serta mengapa bantuan tersebut tidak tersalurkan kepada penerima manfaat yang seharusnya. "Setiap butir beras itu adalah hak warga yang membutuhkan. Maka harus jelas ke mana perginya, siapa yang menerima, dan mengapa ada yang belum tersalurkan. Kami ingin memastikan seluruh proses berjalan profesional, transparan, dan terbuka,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai kesimpulan akhir dari pemeriksaan tersebut. Ketidakpastian ini memicu kekhawatiran masyarakat akan terjadinya spekulasi liar. Di sisi lain, ruang konfirmasi tetap terbuka bagi pihak Pemerintah Desa Sukajati maupun instansi terkait untuk memberikan klarifikasi, guna memastikan bahwa penanganan kasus ini benar-benar menjunjung tinggi azas keadilan bagi masyarakat penerima bantuan pangan di Indramayu.