OJK dan LPS Kebut Program Penjaminan Polis, Siap Meluncur Januari 2028

Smallest Font
Largest Font

Sektor perasuransian nasional bersiap memasuki babak baru dalam perlindungan konsumen. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) secara resmi memperkuat koordinasi untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan Program Penjaminan Polis (PPP). Langkah konkret ini ditandai dengan penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pertukaran Data, Informasi, dan/atau Dokumen yang menjadi fondasi operasional bagi kedua lembaga tersebut.

Program ini merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. Sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, LPS ditargetkan untuk mulai menyelenggarakan program penjaminan ini paling lambat pada Januari 2028.

Sinergi Data untuk Perlindungan Pemegang Polis

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menegaskan bahwa penandatanganan juklak tersebut merupakan langkah krusial dalam memperkuat ekosistem asuransi di Indonesia. Menurutnya, keberhasilan program ini sangat bergantung pada akurasi data dan koordinasi yang solid antara regulator dan lembaga penjamin.

"Penandatanganan Juklak ini merupakan langkah maju dalam mempersiapkan implementasi Program Penjaminan Polis yang diamanatkan Undang-Undang P2SK. Melalui program ini, kami berharap perlindungan terhadap pemegang polis semakin kuat dan kepercayaan publik terhadap industri asuransi dapat terus meningkat," kata Ogi Prastomiyono, Selasa (17/11/2026).

Pertukaran data dilakukan secara dua arah guna mencakup seluruh tahapan penyelenggaraan Program Penjaminan Polis. OJK akan menyuplai data pengawasan yang dibutuhkan LPS untuk memantau risiko perusahaan asuransi, sementara LPS akan memberikan informasi hasil surveilans serta kepatuhan peserta program. Ruang lingkup data ini mencakup proses pendaftaran kepesertaan, status pengawasan, penyehatan, hingga penanganan perusahaan asuransi yang mengalami kegagalan.

Menjaga Keamanan dan Efisiensi Operasional

Dalam implementasinya, Ogi menekankan bahwa aspek keamanan informasi menjadi prioritas utama. Mengingat data yang dipertukarkan bersifat sensitif dan menyangkut pengawasan lembaga keuangan, kedua pihak berkomitmen menjaga kerahasiaan dan kualitas data tersebut.

"Yang terpenting setelah penandatanganan adalah pelaksanaannya. Data yang dipertukarkan memuat informasi pengawasan yang sensitif, sehingga kerahasiaan, keamanan, dan kualitasnya harus dijaga bersama," tegas Ogi.

Lebih lanjut, OJK dan LPS berupaya agar mekanisme pertukaran data ini tidak menambah beban administrasi bagi pelaku industri. Sistem yang dirancang ditargetkan efisien, sehingga pelaku usaha tidak terbebani oleh proses pelaporan ganda. Kehadiran program penjaminan ini nantinya diharapkan menjadi pelengkap bagi upaya penguatan industri perasuransian lainnya, seperti peningkatan permodalan, perbaikan tata kelola, dan penguatan manajemen risiko perusahaan.

Target Implementasi Januari 2028

Program Penjaminan Polis dirancang untuk memberikan jaring pengaman bagi pemegang polis, tertanggung, atau peserta jika terjadi kegagalan pada perusahaan asuransi. Selain sebagai bentuk perlindungan hukum, program ini diharapkan menjadi katalisator untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi nasional.

Ogi menambahkan bahwa koordinasi yang dilakukan saat ini adalah bagian dari persiapan jangka panjang yang terukur. Dengan adanya kesepakatan mengenai Focal Point dan Liaison Officer di masing-masing lembaga, diharapkan seluruh hambatan dalam pertukaran data dapat dimitigasi melalui Forum Koordinasi OJK-LPS. Langkah-langkah ini diyakini akan menciptakan sistem penjaminan yang kredibel, yang pada akhirnya akan memperkuat ketahanan industri keuangan nasional secara menyeluruh.

Follow wartadermayu.com Follow Preferred Sources
Editors Team
Mahesa Dirgantara

Most viewed