Proyek Revitalisasi SDN 1 Gabuskulon Disorot, K3 dan Asal Pekerja Jadi Pertanyaan
Proyek revitalisasi satuan pendidikan di UPTD SDN 1 Gabuskulon, yang berlokasi di Blok Kedungwaru, Desa Gabuskulon, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu, kini tengah menjadi sorotan publik. Program bantuan pemerintah yang bertujuan memperbaiki sarana dan prasarana belajar ini menuai tanda tanya setelah ditemukan adanya kejanggalan dalam pelaksanaan standar keselamatan kerja dan asal tenaga kerja yang diterjunkan di lapangan.
Berdasarkan penelusuran di lokasi pada Senin, 16 November 2026, ditemukan fakta bahwa sejumlah pekerja beraktivitas di area pembangunan tanpa mengenakan perlengkapan keselamatan yang memadai, khususnya sepatu keselamatan (safety shoes). Hal ini memicu kekhawatiran terkait penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang seharusnya menjadi prosedur wajib dalam setiap proyek konstruksi pemerintah.
Sorotan K3 dan Asal Tenaga Kerja
Saat dimintai keterangan, salah satu pekerja di lokasi mengungkapkan bahwa dirinya hanya menerima perlengkapan berupa helm dan rompi dari pihak pelaksana. Pekerja tersebut mengaku telah berada di lokasi proyek selama kurang lebih satu minggu, dengan sistem pembayaran upah yang diurus oleh seseorang yang berdomisili di wilayah Indramayu. Absennya pelindung kaki yang memadai saat melakukan pekerjaan konstruksi tentu menjadi catatan serius bagi pengawas proyek terkait kepatuhan terhadap aturan K3.
Selain masalah keselamatan, asal-usul tenaga kerja juga menjadi sorotan. Seorang narasumber yang enggan disebutkan namanya menyoroti ketimpangan antara penggunaan tenaga kerja lokal dengan pekerja yang didatangkan dari luar wilayah. Menurut pengakuan narasumber tersebut, ia sempat mengonfirmasi hal ini kepada pihak kepala sekolah.
"Kepala sekolah disebut menjelaskan bahwa pemilihan pekerja dari luar wilayah tersebut dilakukan karena keterbatasan waktu dan sulitnya menemukan tenaga kerja lokal yang tersedia," ujar narasumber tersebut menirukan penjelasan yang ia terima terkait keterlibatan tenaga kerja asal Tukdana.
Pentingnya Transparansi dalam Pembangunan
Program revitalisasi sekolah merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi siswa. Namun, keberhasilan program tersebut tidak hanya diukur dari hasil fisik bangunan saja, melainkan juga dari proses pengerjaan yang transparan dan akuntabel. Keterlibatan pihak ketiga dalam proyek ini menuntut adanya kejelasan mengenai mekanisme kerja serta tanggung jawab yang diemban oleh masing-masing pihak.
Masyarakat setempat berharap agar pihak pelaksana maupun instansi terkait memberikan penjelasan yang terbuka mengenai alasan penggunaan pekerja luar daerah serta memastikan bahwa standar keselamatan kerja diterapkan secara ketat. Perlindungan terhadap pekerja di lokasi proyek merupakan hak yang tidak boleh diabaikan, mengingat risiko kecelakaan kerja dalam proyek konstruksi bangunan sangat tinggi.
Hingga saat ini, informasi yang beredar masih bersifat awal dan memerlukan klarifikasi dari pihak-pihak yang berwenang. Transparansi dalam Indramayu sangat diperlukan agar program bantuan pemerintah ini dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan manfaat maksimal bagi dunia pendidikan setempat. Ruang klarifikasi tetap dibuka bagi pelaksana kegiatan agar informasi yang beredar di masyarakat dapat berimbang dan dapat dipertanggungjawabkan.