ESDM Tegaskan Tidak Ada Izin Tambang di Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon

Smallest Font
Largest Font

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan klarifikasi resmi terkait isu yang beredar mengenai potensi aktivitas pertambangan di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK). Juru bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menegaskan bahwa tidak ada izin pertambangan yang diterbitkan untuk wilayah konservasi tersebut.

Dwi Anggia menjelaskan bahwa penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) yang selama ini menjadi sorotan publik sebenarnya terletak di sebagian perairan laut di sekitar TNUK, bukan di dalam area kawasan konservasi itu sendiri. Pernyataan ini disampaikan untuk meluruskan narasi yang berkembang di masyarakat terkait ancaman kerusakan lingkungan di habitat Badak Jawa tersebut.

Latar Belakang Penetapan WUP

Menurut Dwi, penetapan wilayah tersebut memiliki dasar historis yang cukup panjang dan bukan merupakan kebijakan baru yang tiba-tiba. Ia mengungkapkan bahwa dasar penetapan ini bermula dari usulan Pemerintah Provinsi Banten pada tahun 2013 yang kemudian dituangkan dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No 1204 Tahun 2014.

"Di mana pada tahun 2013 Pemerintah Provinsi Banten mengusulkan Wilayah Pertambangan yang meliputi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) pada perairan laut provinsi Banten, yang kemudian tertuang dalam Kepmen ESDM No 1204 Tahun 2014, di mana usulan tersebut dikecualikan," kata Dwi Anggia kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa pada tahun 2015, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten kembali mengajukan usulan serupa. Hal ini kemudian berlanjut pada penetapan Kepmen No 3672 Tahun 2017 mengenai penetapan wilayah pertambangan di Pulau Jawa dan Bali, hingga akhirnya diperbarui melalui Kepmen No 84.K/MB.01/MEM.B/2022.

Penjelasan Terkait Kepmen ESDM Terbaru

Terkait dengan Kepmen ESDM No 65 K Tahun 2026 yang belakangan menjadi pusat perhatian publik, Dwi menekankan bahwa regulasi tersebut hanyalah bentuk pemutakhiran dari aturan sebelumnya. Keputusan ini dibuat semata-mata untuk memperbaiki sebagian poin dari Kepmen tahun 2022 sesuai dengan usulan dari Pemerintah Provinsi Banten.

"Sementara itu, Kepmen ESDM No 65 K Tahun 2026 hanya mengulang dan memperbaiki sebagian dari Kepmen Tahun 2022 tersebut sesuai usulan Pemerintah Provinsi Banten. Wilayah yang dimaksud merupakan sebagian perairan laut di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, bukan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK)," tegasnya.

Dwi menjelaskan bahwa wilayah perairan di sekitar TNUK memiliki potensi mineral pembawa yang memenuhi kriteria teknis untuk ditetapkan sebagai WUP. Namun, ia menekankan bahwa status WUP hanyalah bagian dari perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan berarti pemberian izin operasional penambangan secara langsung.

Ketatnya Proses Perizinan Pertambangan

Kementerian ESDM memastikan bahwa setiap proses penerbitan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) hingga Izin Usaha Pertambangan (IUP) harus melalui prosedur yang sangat ketat dan mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini merujuk pada UU No 4 Tahun 2009 yang telah diubah menjadi UU No 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

"Setiap proses penerbitan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) hingga Izin Usaha Pertambangan (IUP) wajib memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini UU No 4 Tahun 2009 yang terakhir diubah menjadi UU No 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Proses ini termasuk mempertimbangkan kesesuaian tata ruang, ketentuan zonasi wilayah pesisir dan laut (PKKPRL), serta persetujuan lingkungan," jelas Dwi.

Sebagai penutup, ia kembali menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga integritas kawasan konservasi. Penetapan WUP di perairan sekitar tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan yang melekat pada TNUK sebagai situs warisan dunia dan habitat satwa langka.

Follow wartadermayu.com Follow Preferred Sources
Editors Team
Gilang Permana

Most viewed