PT Indobuildco Harus Ambil Barang Eks Hotel Sultan Sebelum 4 Desember

Smallest Font
Largest Font

PT Indobuildco, perusahaan milik Pontjo Sutowo, kini menghadapi tenggat waktu krusial terkait nasib aset mereka. Seluruh barang inventaris yang sebelumnya berada di kawasan eks Hotel Sultan, Blok 15 Gelora Bung Karno (GBK), wajib segera diambil dari tempat penyimpanan sementara di Kabupaten Bekasi. Otoritas hukum telah menetapkan batas akhir pengambilan barang tersebut paling lambat pada 4 Desember 2026.

Instruksi ini muncul menyusul surat resmi dari Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang ditujukan kepada pihak pengelola eks Hotel Sultan. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari proses eksekusi dan pengosongan lahan yang telah dilakukan pemerintah sebelumnya demi penataan kembali kawasan strategis tersebut.

Tenggat Waktu dan Prosedur Pengambilan

Kharis Sucipto, kuasa hukum Menteri Sekretariat Negara dan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK), mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima tembusan surat dari Ketua PN Jakarta Pusat terkait instruksi tersebut. Pihak pemerintah menegaskan agar PT Indobuildco segera merespons perintah pengadilan ini sebelum waktu yang ditentukan habis.

"Kami juga mendapat tembusan surat Ketua PN Jakarta Pusat, yang meminta agar PT Indobuildco untuk segera mengambil barang-barang di gudang paling lambat tanggal 4 Desember 2026," ujar Kharis sebagaimana dikutip pada hari Selasa, 17 November 2026.

Untuk mengambil kembali aset tersebut, PT Indobuildco tidak bisa melakukannya secara sepihak. Perusahaan diwajibkan melakukan koordinasi ketat dengan PPKGBK serta Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Hal ini diperlukan karena terdapat serangkaian prosedur perizinan dan administratif yang harus dipenuhi sebelum barang-barang tersebut dapat dipindahkan dari gudang penyimpanan.

Lokasi Penyimpanan dan Konsekuensi Hukum

Barang-barang milik eks Hotel Sultan tersebut diketahui telah dipindahkan sejak proses pengosongan kawasan Blok 15 GBK pada 18 Juni 2026. Saat ini, seluruh aset tersimpan di dua lokasi gudang berbeda di wilayah Kabupaten Bekasi. Pemindahan ini dilakukan sebagai langkah pengamanan pasca-eksekusi lahan yang sempat menjadi polemik panjang antara pemerintah dan pihak pengelola.

Pemerintah melalui tim kuasa hukumnya memberikan peringatan tegas jika PT Indobuildco mengabaikan instruksi tersebut hingga batas waktu yang ditetapkan. Kharis menegaskan bahwa PN Jakarta Pusat, Kemensetneg, maupun PPKGBK tidak akan bertanggung jawab atas segala dampak maupun risiko yang timbul terhadap kondisi barang jika pemilik gagal melakukan pengambilan sesuai tenggat waktu.

Dengan sisa waktu yang tersedia, PT Indobuildco diharapkan dapat segera menyelesaikan urusan administratif agar proses pemindahan aset tersebut berjalan lancar. Ketegasan pemerintah dalam menetapkan batas waktu ini menjadi langkah akhir dalam penyelesaian sengketa aset di kawasan GBK, memastikan bahwa seluruh barang milik pihak swasta tidak lagi berada dalam pengawasan atau penyimpanan pemerintah setelah tanggal 4 Desember 2026.

Follow wartadermayu.com Follow Preferred Sources
Editors Team
Kirana Larasati

Most viewed