Aliansi Pemuda Indramayu Desak KPK Usut Tuntas Dugaan Ijon Proyek di Pendopo

Smallest Font
Largest Font

Gelombang protes menyasar Pemerintah Kabupaten Indramayu menyusul dugaan praktik korupsi yang kian santer diperbincangkan. Puluhan massa dari Aliansi Pemuda Indramayu Bergerak (APIB) menggelar aksi demonstrasi di halaman Pendopo Kabupaten Indramayu, Senin (16/11/2026), untuk menuntut pengusutan tuntas atas dugaan praktik ijon proyek serta jual beli jabatan di lingkungan birokrasi setempat.

Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan keresahan mereka terhadap transparansi tata kelola pemerintahan di bawah kepemimpinan Bupati Indramayu, Lucky Hakim. Para demonstran membawa berbagai atribut protes, mulai dari orasi hingga spanduk bernada satir. Salah satu spanduk bertuliskan, “Ijon Proyek di Kabupaten Indramayu Jual Beli Jabatan”, “Tangkap Bupati Indramayu”, hingga “Kejari Jangan Tutup Mata atas Kasus Ijon Proyek”.

Tuntutan Aksi dan Respons Pemerintah

Koordinator lapangan aksi, Nasrudi, bersama orator lainnya seperti Tobiin dan Febi S., menegaskan bahwa kehadiran mereka di Pendopo adalah bentuk aspirasi damai yang menuntut pertanggungjawaban pimpinan daerah. Mereka secara tegas menolak untuk hanya ditemui oleh perwakilan Pemkab Indramayu, termasuk Kepala Satpol PP yang hadir di lokasi. Massa bersikeras ingin bertatap muka langsung dengan Bupati Lucky Hakim untuk menyampaikan langsung keluhan masyarakat.

“Menurutnya, para peserta aksi tetap bertahan di bawah terik matahari karena ingin memastikan aspirasi masyarakat didengar langsung oleh kepala daerah,” sebagaimana dikutip dari laporan aksi di lapangan. Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Indramayu, termasuk Bupati Lucky Hakim, belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan para pengunjuk rasa.

Setelah tidak mendapatkan respons langsung di Pendopo, massa melanjutkan aksi dengan bergerak menuju Kantor Kejaksaan Negeri Indramayu untuk menyerahkan laporan pengaduan resmi. Pihak Kejaksaan yang diwakili oleh Kepala Seksi Intelijen menyatakan kesiapan mereka untuk menerima dokumen tersebut. Kejaksaan juga berkomitmen untuk melakukan koordinasi dengan KPK guna memantau perkembangan penanganan perkara yang diduga melibatkan pihak-pihak di lingkungan Pemkab Indramayu.

Dugaan Transaksi dan Laporan ke KPK

Praktik dugaan ijon proyek ini ternyata telah sampai ke meja lembaga antirasuah. Berdasarkan informasi yang dihimpun, setidaknya 10 pengusaha telah melaporkan adanya permintaan *fee* atau uang muka sebelum pekerjaan proyek pemerintah dilaksanakan. Salah satu dokumen pengaduan yang masuk ke KPK pada 29 Oktober 2026 mencatut nama pejabat tinggi aktif berinisial LH.

Dalam uraian kronologi laporan tersebut, dugaan transaksi bermula dari pertemuan di Cirebon pada Desember 2024. Disebutkan bahwa pengusaha berinisial RS menyerahkan uang tunai sebesar Rp1 miliar dengan harapan mendapatkan pengerjaan proyek konstruksi APBD Tahun Anggaran 2025. Tidak berhenti di situ, laporan tersebut juga memuat dugaan aliran dana lainnya yang melibatkan pengusaha asal Sukabumi dengan total miliaran rupiah.

Selain itu, terdapat draf pekerjaan konstruksi yang diduga diserahkan kepada pihak tertentu dari tiga organisasi perangkat daerah (OPD), yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), serta Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora), dengan nilai proyek fantastis mencapai Rp7.022.566.000.

Menanggapi hal ini, Ketua Forum Peduli Indramayu, Masdi, menilai bahwa isu jual beli proyek merupakan persoalan serius yang mencederai integritas pemerintahan. Ia mendesak agar aparat penegak hukum bertindak transparan. Hingga saat ini, upaya konfirmasi kepada pihak terkait terus dilakukan, namun pihak yang bersangkutan belum memberikan respons atas dugaan yang mencatut namanya dalam dokumen pengaduan tersebut.

Follow wartadermayu.com Follow Preferred Sources
Editors Team
Kirana Larasati

Most viewed