Yassierli Tegaskan Aturan Dana Cadangan Pesangon Belum Final

Smallest Font
Largest Font

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akhirnya memberikan klarifikasi terkait simpang siur mengenai pengelolaan dana cadangan pesangon bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa hingga saat ini pemerintah belum menetapkan mekanisme teknis maupun lembaga pengelola dana tersebut.

Isu yang sempat beredar luas di media sosial menyebutkan adanya kewajiban bagi pengusaha untuk menyetorkan dana cadangan pesangon ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Namun, Yassierli secara tegas membantah informasi tersebut. Menurutnya, seluruh skema pelaksanaan kebijakan masih dalam tahap perumusan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Status Aturan Dana Pesangon

Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah saat ini masih berfokus pada penyusunan regulasi pelaksanaan agar kebijakan ini dapat berjalan efektif dan adil bagi semua pihak. Ia menekankan bahwa pemerintah belum sampai pada tahap penunjukan pihak ketiga atau lembaga tertentu sebagai penampung dana.

"Sampai saat ini terkait dengan dana cadangan pesangon seperti yang tertulis dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2026, sesuai pasal yang tertulis di situ, dan detilnya harus dibuat peraturan turunan, dan kita belum sampai ke sana," ujar Yassierli di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Ia meminta masyarakat, khususnya pelaku usaha dan pekerja, untuk menunggu pengumuman resmi dari pemerintah. "Jadi sekali lagi, saya sampaikan tidak benar, bahwa ada terkait dengan informasi harus disetor ke mana, peraturan turunannya sedang disiapkan, jadi tunggu saja," tegasnya.

Keseimbangan Hak Pekerja dan Pengusaha

Dalam proses perumusan aturan tersebut, pemerintah berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara hak-hak pekerja dan keberlangsungan operasional perusahaan. Yassierli menyatakan bahwa semangat dasar dari undang-undang ini adalah memberikan kepastian bagi buruh agar hak pesangon mereka terlindungi saat terjadi PHK, tanpa membebani perusahaan secara berlebihan.

Pemerintah ingin memastikan bahwa alokasi dana cadangan pesangon nantinya tidak menjadi beban fiskal yang menghambat pertumbuhan ekonomi perusahaan. "Tentu sekali lagi kita ingin ada keseimbangan, tidak membebankan perusahaan, dan semangatnya waktu disusun undang-undang ini, bersama dengan DPR, adalah ingin memberikan kepastian kepada teman-teman buruh, ketika nanti mereka di PHK, sudah ada cadangan dana yang memang dialokasikan untuk pesangon," jelas Yassierli.

Terkait spekulasi mengenai pembentukan lembaga baru atau penggunaan lembaga yang sudah ada untuk mengelola dana tersebut, Yassierli menyatakan hal itu belum menjadi prioritas pembahasan saat ini. Pemerintah masih memfokuskan diri pada penyelesaian peraturan pelaksanaan yang akan menjadi landasan hukum utama.

"Belum dikaji, nanti kita lihat detilnya di peraturan turunan," pungkasnya singkat. Hingga saat ini, Kemnaker terus melakukan koordinasi lintas instansi untuk memastikan seluruh tahapan perumusan kebijakan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Follow wartadermayu.com Follow Preferred Sources
Editors Team
Gilang Permana

Most viewed