Kemenimipas Dorong Sinergi Lintas Sektor Atasi Overkapasitas Lapas

Smallest Font
Largest Font

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) terus berupaya melakukan transformasi kelembagaan yang signifikan selama dua tahun terakhir. Namun, di balik capaian tersebut, kementerian ini masih dihadapkan pada tantangan klasik yang kompleks, mulai dari masalah overkapasitas lapas hingga hambatan administrasi kependudukan yang belum tuntas sepenuhnya.

Penyelesaian masalah ini diakui tidak bisa hanya bertumpu pada pundak Kemenimipas semata. Dibutuhkan kolaborasi lintas kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah untuk menciptakan penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan bagi seluruh warga binaan maupun urusan keimigrasian nasional.

Transformasi dan Kinerja Kemenimipas

Memasuki tahun kedua pembentukannya, Kemenimipas berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola organisasi. Wakil Menteri Imipas, M. Maulana Bungaran, menekankan bahwa perubahan struktur yang ada saat ini harus dibarengi dengan perubahan budaya kerja yang lebih profesional dan transparan.

"Transformasi tidak boleh berhenti pada perubahan struktur organisasi, tapi harus diikuti perubahan budaya kerja, peningkatan profesionalisme aparatur, serta pelayanan yang semakin transparan dan akuntabel," kata Maulana dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).

Dalam sektor keimigrasian, fokus pembenahan diarahkan pada modernisasi layanan seperti paspor, visa, hingga perluasan sistem autogate. Sementara itu, di bidang pemasyarakatan, kementerian berupaya meningkatkan keamanan dan kualitas pembinaan melalui program kemandirian serta pelatihan keterampilan bagi warga binaan. Seluruh langkah tersebut tertuang dalam 15 Program Aksi Kemenimipas yang menjadi pedoman strategis kementerian.

Tantangan Klasik dan Urgensi Sinergi

Kendati telah melakukan berbagai pembenahan, sorotan tajam datang dari Komisi XIII DPR RI. Anggota Komisi XIII, Rieke Diah Pitaloka, memberikan kritik konstruktif mengenai beban berat yang dipikul kementerian tersebut. Rieke bahkan mengibaratkan kondisi Kemenimipas saat ini sebagai penampung berbagai persoalan hulu yang belum terselesaikan di sektor lain.

"Kemenimipas ini ibarat tempat sampah. Ada banyak persoalan klasik di hulu, seperti overkapasitas lapas dan rutan, yang tidak bisa dipikul sendirian oleh jajaran Kemenimipas," ujarnya.

Rieke mengusulkan perlunya payung hukum yang lebih kuat melalui pembentukan dua Peraturan Presiden (Perpres). Pertama, Perpres tentang Sistem Tata Keamanan Keimigrasian Nasional yang Terintegrasi, dan kedua, Perpres tentang Sistem Tata Kelola Pemasyarakatan Nasional yang Terintegrasi. Regulasi ini diharapkan mampu memperjelas pembagian tugas dan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Masalah Identitas Warga Binaan

Selain kapasitas hunian yang padat, masalah administrasi kependudukan menjadi perhatian serius. Rieke menyoroti masih banyaknya warga binaan yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Padahal, identitas ini merupakan hak dasar yang krusial untuk mengakses layanan kesehatan serta menjaga hubungan dengan keluarga mereka.

Tanpa adanya sinergi dengan instansi terkait, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kemenimipas akan terus kesulitan dalam melakukan pendataan dan pemenuhan hak-hak dasar warga binaan. Dengan adanya koordinasi lintas sektor yang lebih solid, diharapkan hambatan-hambatan administratif ini dapat terurai, sehingga proses pemasyarakatan dapat berjalan lebih efektif dan manusiawi sesuai dengan standar pelayanan publik yang diharapkan oleh masyarakat luas.

Follow wartadermayu.com Follow Preferred Sources
Editors Team
Kirana Larasati

Most viewed