Kasus Kekerasan Seksual Bupati Kupang Naik ke Penyidikan, Terancam 12 Tahun Penjara
Penyidikan terhadap kasus dugaan kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede, kini memasuki babak krusial. Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) secara resmi telah meningkatkan status perkara ini dari tahap penyelidikan ke tingkat penyidikan setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup. Langkah hukum ini diambil menyusul laporan dari seorang perempuan berusia 21 tahun berinisial RWM.
Dalam penanganan perkara ini, penyidik menerapkan regulasi ketat terkait perlindungan korban. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda NTT, Komisaris Besar Polisi Henry Novika Chandra, mengonfirmasi bahwa pihaknya menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sebagai landasan hukum utama. Hal ini mencerminkan keseriusan kepolisian dalam mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan wewenang oleh oknum pejabat publik dalam kekerasan seksual tersebut.
Penerapan Pasal dan Ancaman Hukuman
Penyidik Polda NTT menerapkan Pasal 6 huruf c Juncto Pasal 15 Ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS. Pasal tersebut secara spesifik mengatur mengenai tindakan penyalahgunaan kedudukan, wewenang, atau kepercayaan untuk memaksa seseorang melakukan atau membiarkan terjadinya perbuatan cabul maupun persetubuhan.
"Perkara ini mencantumkan Pasal 6 huruf c Juncto Pasal 15 Ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang TPKS," tuturnya, dikutip Sabtu (21/11/26). Henry menegaskan bahwa ancaman pidana dalam ketentuan tersebut tidak main-main, yakni mencapai 12 tahun penjara serta denda maksimal hingga Rp300 juta. Hukuman tersebut bahkan dapat diperberat sepertiga dari ancaman pokok apabila korban berada dalam kondisi tidak berdaya atau pingsan.
Selain UU TPKS, kepolisian juga mendalami dugaan pelanggaran Pasal 473 Ayat 1 KUHP terkait pemaksaan persetubuhan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang juga memiliki ancaman pidana penjara hingga 12 tahun. Penerapan pasal berlapis ini dilakukan untuk memastikan keadilan bagi korban.
Metode Pembuktian Ilmiah
Untuk memperkuat konstruksi hukum, Polda NTT menggunakan metode scientific crime investigation. Hingga saat ini, penyidik telah memeriksa setidaknya 13 saksi utama ditambah lima saksi tambahan. Pengumpulan bukti pendukung juga dilakukan secara komprehensif, mencakup hasil visum et repertum serta pemeriksaan psikologis korban.
Henry menjelaskan bahwa penyidik juga melibatkan keterangan dari para ahli, mulai dari ahli psikologi, medis, hingga ahli pidana. "Penyidik juga menerapkan metode segitiga pembuktian dengan menghubungkan temuan di tempat kejadian perkara (TKP), barang bukti, dan bukti lainnya," tambahnya. Pendekatan berbasis sains ini diharapkan mampu mengungkap fakta objektif di balik laporan yang teregistrasi dengan nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT tertanggal 12 November 2026 tersebut.
Kasus ini menjadi sorotan publik luas, mengingat posisi terlapor sebagai kepala daerah. Publik kini menanti langkah selanjutnya dari aparat penegak hukum dalam menuntaskan perkara yang menyita perhatian masyarakat Kabupaten Kupang ini, sembari memastikan proses hukum berjalan transparan dan berperspektif pada perlindungan korban.