DPR Nyatakan Perang Lawan Bullying, Revisi UU Perlindungan Anak Jadi Prioritas
DPR RI secara resmi menyatakan perang terhadap fenomena perundungan atau bullying anak yang kian memprihatinkan di Indonesia. Langkah tegas ini diwujudkan melalui komitmen parlemen untuk mempercepat revisi Undang-Undang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain pembenahan regulasi, DPR juga mendorong penguatan anggaran dan fasilitas perlindungan guna memastikan penanganan kasus kekerasan terhadap anak dapat berjalan lebih efektif dan responsif.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dalam peringatan Hari Anak Sedunia yang mengusung tema “Bersama Melawan Kekerasan Anak” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/11/2026). Dasco menekankan bahwa komitmen ini bukan sekadar slogan seremonial, melainkan bentuk keberanian negara untuk hadir saat anak-anak membutuhkan perlindungan.
Ancaman Bullying di Ruang Digital dan Psikologis
Dasco menyoroti pergeseran tren perundungan yang kini tidak lagi terbatas pada pagar sekolah. Perkembangan teknologi membuat kekerasan terhadap anak merambah ke dunia digital, media sosial, hingga grup percakapan. Menurutnya, satu unggahan yang mempermalukan korban dapat disaksikan oleh ribuan orang dan dampaknya bisa bertahan sangat lama.
“Luka psikologis anak berlangsung jauh setelah pelaku berhenti menekan tombol kirim. Dan kita tidak tahu sampai kapan luka di hati itu akan sembuh,” ungkap Dasco. Ia juga memberikan peringatan keras kepada media massa agar lebih berhati-hati dalam memberitakan kasus kekerasan anak. Pemberitaan diharapkan tidak mengungkap identitas korban yang justru dapat memicu trauma sekunder bagi anak tersebut. Bagi Dasco, martabat anak jauh lebih penting daripada reputasi lembaga maupun pihak mana pun yang terlibat dalam bullying anak.
Pembenahan Perangkat Hukum dan Dukungan Anggaran
Terkait perangkat hukum, Dasco mengakui bahwa Indonesia sebenarnya telah memiliki instrumen seperti UU Perlindungan Anak, UU ITE, hingga UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun, ia menyoroti bahwa implementasinya di lapangan masih sering tersumbat oleh proses birokrasi yang berbelit. Oleh karena itu, ia mendesak aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan, untuk tidak menunda-nunda penanganan perkara yang mengandung unsur pidana.
Sebagai langkah konkret, DPR berkomitmen mempercepat revisi regulasi yang ada dengan melibatkan partisipasi publik. “Oleh karena itu kami dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berkomitmen untuk sesegera mungkin kami akan merevisi Undang-Undang Perlindungan Anak, sistem peradilan pidana anak,” tegasnya. Proses pembahasan ini nantinya akan dikawal oleh anggota DPR Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia.
Selain perbaikan regulasi, DPR juga siap memberikan dukungan penuh terhadap penguatan anggaran kepolisian. Hal ini bertujuan untuk membentuk direktorat khusus perlindungan anak di setiap tingkatan, mulai dari Polda, Polres, hingga Polsek. “Dan kami akan fight, kami akan berjuang memperjuangkan aspirasi ini bahkan kepada Bapak Presiden untuk tambahan anggaran soal direktorat perlindungan ini,” pungkas Dasco. Pihaknya memastikan DPR terbuka untuk menyediakan segala fasilitas, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan demi menjamin keamanan anak-anak Indonesia dari ancaman perundungan.