DPR Minta Kemenhaj Percepat Istithaah Kesehatan Demi Amankan Kuota Haji 2027

Smallest Font
Largest Font

Proses persiapan ibadah haji untuk musim 1448 Hijriah atau 2027 Masehi terus menjadi sorotan legislatif. Komisi VIII DPR RI secara tegas meminta Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) untuk melakukan akselerasi dalam penetapan istithaah kesehatan bagi seluruh calon jamaah haji. Langkah ini dinilai krusial guna mengantisipasi hilangnya kuota keberangkatan akibat kendala administratif dalam proses pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih).

Menjamin Kelancaran Pelunasan Bipih

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menekankan bahwa kepastian status kesehatan calon jamaah harus segera diberikan. Hal ini berkaitan erat dengan tenggat waktu pelunasan biaya haji yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tanpa kejelasan status istithaah—yakni kemampuan calon jamaah dari aspek fisik, mental, finansial, hingga keamanan—proses pelunasan Bipih berisiko terhambat.

"Langkah tersebut penting berkaitan dengan kepastian proses pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) berjalan lancar, sehingga kuota keberangkatan tidak terbuang," kata Marwan Dasopang di sela kunjungannya di Makassar, Sabtu (21/11/2026).

Menurutnya, koordinasi yang intensif antara Kemenhaj dengan berbagai instansi terkait menjadi kunci utama dalam memangkas hambatan birokrasi. Mengingat ibadah haji merupakan perjalanan panjang yang memerlukan persiapan matang, kepastian kesehatan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi sebelum jamaah dapat melunasi biaya perjalanan mereka.

Optimasi Dua Tahap Pelunasan

Pemerintah sendiri telah membagi mekanisme pelunasan Bipih tahun 2027 ke dalam dua tahap. Tahap pertama berlangsung hingga 10 Desember 2026, sementara tahap kedua dijadwalkan pada 16 hingga 31 Desember 2026, yang diperuntukkan bagi calon jamaah jika masih terdapat sisa kuota. Marwan berharap mekanisme dua tahap ini dapat dimanfaatkan secara maksimal agar seluruh kuota yang tersedia benar-benar terisi oleh jamaah yang sudah memenuhi syarat.

Terkait standar kesehatan, Marwan menegaskan bahwa aturan harus tetap merujuk pada regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi. Meski demikian, ia mendorong adanya ruang diskusi untuk ketentuan yang masih bersifat fleksibel agar tidak memberatkan calon jamaah yang sebenarnya sudah memenuhi kriteria secara umum namun terkendala aspek administratif kesehatan.

"Untuk mengatasi kendala, ujar Marwan, diperlukan koordinasi lebih intensif antara Kementerian Haji dan Umrah dengan instansi terkait untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut," tambahnya. Dengan adanya percepatan penetapan status kesehatan ini, diharapkan tidak ada lagi calon jamaah yang gagal berangkat hanya karena masalah teknis yang sebenarnya dapat diantisipasi sejak dini.

Follow wartadermayu.com Follow Preferred Sources
Editors Team
Kirana Larasati

Most viewed