Yusril Ihza Mahendra Desak Pengusutan Aktor Intelektual Penyadapan Presiden
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, secara tegas mendorong pengusutan menyeluruh terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia. Tidak hanya berhenti pada pemeriksaan internal institusi kepolisian, Yusril menekankan pentingnya membongkar keterlibatan aktor intelektual yang mungkin berada di luar lingkaran aparat penegak hukum.
Pernyataan ini disampaikan Yusril di Jakarta pada Kamis (19/11/2026), menyusul perkembangan penyidikan yang mengarah pada dugaan adanya upaya sistematis untuk melumpuhkan jalannya pemerintahan. Menurutnya, penyidik harus bekerja ekstra untuk memetakan siapa saja pihak yang merancang, mengendalikan, hingga menjadi eksekutor dalam tindakan yang tergolong serius ini.
Mengungkap Aktor Intelektual
Yusril menyoroti bahwa penyidikan tidak boleh dibatasi hanya pada oknum internal Polri. Jika ditemukan bukti yang cukup, pemeriksaan harus diperluas hingga menyentuh kalangan elite politik maupun birokrasi pemerintahan yang terbukti terlibat dalam kasus makar tersebut.
"Kalau kita berbicara mengenai makar, tentu harus dilihat siapa yang merencanakan, siapa yang melaksanakan, dan siapa yang berada di belakangnya. Tidak tertutup kemungkinan pemeriksaan ini berkembang ke pihak-pihak lain di luar institusi Kepolisian," ujar Yusril dalam keterangannya. Ia menambahkan bahwa perkara ini merupakan kejadian luar biasa, mengingat sejak tahun 1945, institusi Polri tidak pernah tercatat terlibat dalam tindakan makar.
Penelusuran Perangkat Penyadapan
Terkait dugaan penggunaan perangkat sadap yang sempat mengarah kepada mantan Kapolri Jenderal (Purn.) Listyo Sigit, Yusril meminta agar penyidik melakukan penelusuran lebih mendalam. Fokus utama bukan sekadar pada alat yang digunakan, melainkan siapa pihak yang menjadi pengguna akhir (end user) serta apa motif di balik pengoperasian perangkat tersebut.
Meskipun situasi keamanan saat ini dipastikan tetap terjaga oleh TNI, pemerintah tidak ingin tinggal diam. Pemerintah kini tengah menjalin koordinasi dengan DPR RI untuk memperkuat regulasi mengenai kewenangan penyadapan di masa depan agar insiden serupa tidak terulang kembali.
Prinsip Hukum dan Evaluasi
Menanggapi desakan publik terkait langkah hukum yang diambil, Yusril menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang berlaku surut. Menurutnya, langkah tersebut justru akan melanggar prinsip dasar hukum pidana yang berlaku di Indonesia.
"Kita tidak bisa membuat Perppu yang kemudian diberlakukan surut untuk menyidik peristiwa yang sudah terjadi. Prinsip hukum pidana kita tidak membenarkan hal tersebut. Kita juga memiliki preseden ketika Mahkamah Konstitusi membatalkan pemberlakuan surut Perppu dalam kasus Bom Bali," tuturnya. Sebagai langkah preventif, pemerintah berkomitmen untuk mengevaluasi dan memperketat pengawasan penggunaan perangkat penyadapan oleh lembaga-lembaga negara agar kewenangan tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.