Menteri HAM Natalius Pigai Kawal Kasus Dugaan Pemerkosaan oleh Bupati Kupang

Smallest Font
Largest Font

Kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan Bupati Kupang, Yosef Lede, kini mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai secara tegas menyatakan pihaknya akan mengawal proses hukum terhadap laporan dugaan pemerkosaan yang dilakukan oleh kepala daerah tersebut terhadap seorang mahasiswi berinisial RWM.

Langkah ini diambil setelah Pigai menerima audiensi dari Forum Perempuan Diaspora NTT di kantor Kementerian HAM, Jakarta, pada Rabu (17/11/2026). Dalam pertemuan tersebut, Pigai menegaskan komitmen negara dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dari tindakan kekerasan.

Intervensi Kementerian HAM

Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan keprihatinan mendalam atas peristiwa yang menimpa mahasiswi berusia 21 tahun tersebut. Sebagai langkah konkret, Pigai telah memberikan instruksi langsung kepada jajaran di bawahnya, khususnya Kantor Wilayah (Kanwil) HAM Nusa Tenggara Timur dan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM.

“Saya menanggapi, menerima pengaduan ini dengan sungguh-sungguh merasa prihatin, dan tidak boleh terjadi kepada perempuan. Karena perempuan harus dilindungi, dijaga, dan dipelihara,” kata Pigai dalam jumpa pers.

Ia menambahkan, “Kementerian HAM mengambil sikap secara tegas dan saya sudah perintahkan Direkturat Jenderal PDK (Pelayanan dan Kepatuhan HAM), Direkturnya dan Kanwil NTT untuk lakukan upaya-upaya untuk memastikan adanya hadirnya keadilan bagi mereka yang menjadi korban,” terangnya. Selain itu, Kementerian HAM berencana menemui pihak Pemerintah Provinsi NTT dan Bupati Kupang untuk mendorong agar penyelidikan kasus ini berjalan secara komprehensif, imparsial, serta objektif.

Duduk Perkara dan Sikap Terlapor

Kasus ini bermula dari laporan yang masuk ke Polda NTT dengan nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT tertanggal 12 November 2026. Saat ini, penanganan perkara tersebut berada di bawah kewenangan Direktorat PPA dan PPO Polda NTT. Laporan ini mencuat di tengah sorotan publik terhadap integritas pejabat publik di daerah tersebut.

Menanggapi laporan yang menyeret namanya, Bupati Kupang Yosef Lede menyatakan kesiapannya untuk mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Ia menegaskan akan menghormati setiap proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

“Terhadap laporan ke Polda (NTT) sebagai orang yang taat hukum kita menghormati laporan itu,” ujar Yosef Lede, Sabtu (14/11). Ia juga berjanji akan memenuhi panggilan penyidik jika diperlukan untuk memberikan keterangan agar kasus dugaan pemerkosaan ini dapat segera terang benderang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Pentingnya Keadilan bagi Korban

Pigai menekankan bahwa kehadiran negara dalam kasus-kasus seperti ini sangat krusial untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Menurutnya, profesionalisme aparat penegak hukum akan diuji melalui kecepatan dan ketepatan dalam menangani kasus kekerasan seksual ini.

“Profesional, objektif, dan imparsial itu tidak hanya dilihat dari apakah Anda menindaklanjuti kasus tersebut, tapi ketepatan dan kecepatan bekerja untuk merasa rakyat semua merasa sedang ada proses hukum sedang berlangsung di dalam institusi aparat penegah hukum,” pungkas Pigai.

Dengan keterlibatan Kementerian HAM, diharapkan penanganan kasus yang melibatkan Bupati Kupang ini dapat berjalan transparan tanpa ada intervensi dari pihak mana pun, sehingga hak-hak korban dapat terpenuhi secara adil sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Follow wartadermayu.com Follow Preferred Sources
Editors Team
Kirana Adiningrum

Most viewed