Ratnawati Ungkap PKB dan BBNKB Jadi Tulang Punggung PAD Jawa Barat
Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berupaya mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi mendukung masifnya pembangunan infrastruktur serta peningkatan layanan publik. Dalam sebuah agenda sosialisasi pajak daerah yang digelar di Aula Gedung Asrama Haji Indramayu, Selasa (17/11/2026), Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, dr. Hj. Ratnawati, M. KKK, menyoroti posisi strategis sektor pajak kendaraan sebagai motor penggerak ekonomi daerah.
Jawa Barat, sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, memiliki tantangan besar dalam pembiayaan pembangunan. Menurut Ratnawati, ketergantungan pada sektor pajak sangat krusial karena dana tersebut akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas umum dan program pembangunan lainnya. Ia menegaskan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan kontributor terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat.
Transformasi Layanan Pajak Digital
Guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Bapenda Provinsi Jawa Barat kini melakukan transformasi digital yang masif. Ratnawati menjelaskan bahwa kemudahan akses menjadi kunci utama agar masyarakat, khususnya generasi milenial dan Gen Z, lebih antusias dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Inovasi yang dihadirkan kini memungkinkan warga untuk membayar pajak tanpa harus mengantre panjang di kantor Samsat.
"Salah satu tujuan dari sosialisasi ini untuk menyemangati masyarakat, khususnya kalangan milenial maupun generasi Z agar semangat dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu. Apalagi, saat ini sudah ada pelayanan sistem online atau pelayanan yang mendekati mereka melalui layanan Samsat malam dan Samsat keliling," ucapnya.
Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa masyarakat kini bisa memanfaatkan aplikasi Sapawarga untuk pembayaran pajak tahunan langsung dari ponsel. Proses ini memungkinkan penerbitan bukti bayar (e-SKKP) serta pengesahan STNK digital secara instan. Selain itu, kanal pembayaran modern kini telah terintegrasi dengan mobile banking, jaringan minimarket, hingga berbagai platform e-commerce guna menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Indramayu dan wilayah lainnya.
Kolaborasi dan Sinergi Daerah
Kegiatan sosialisasi tersebut tidak hanya dihadiri oleh ratusan warga, tetapi juga melibatkan sejumlah tokoh penting. Hadir dalam kesempatan itu Ketua DPC Partai Demokrat Indramayu yang juga anggota DPRD Indramayu, H. Nico Antonio, ST, serta Anggota DPRD Indramayu Fraksi Partai Demokrat, Diyanto. Kehadiran para pemangku kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dan daerah dalam meningkatkan kesadaran fiskal.
Ratnawati berharap melalui berbagai inovasi seperti Samsat Keliling dan layanan Drive-Thru yang mendekat ke titik keramaian, target PAD Jawa Barat dapat tercapai secara optimal. Dengan kemudahan sistem yang ada, diharapkan tidak ada lagi alasan bagi masyarakat untuk menunda pembayaran pajak. Sinergi antara kebijakan pemerintah dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak tepat waktu dinilai menjadi kunci utama keberlanjutan pembangunan di Jawa Barat di masa depan.