UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, Puan Maharani: Lebih Cepat dari Target

Smallest Font
Largest Font

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Pengesahan ini dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 pada Kamis (19/11/2026), yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Menariknya, beleid ini disahkan jauh lebih cepat dari target yang sebelumnya dipatok pada 15 Desember 2026.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang memimpin langsung jalannya rapat paripurna tersebut, menyatakan apresiasinya atas kerja keras seluruh fraksi dan komisi terkait. Ia berharap kehadiran aturan baru ini mampu memberikan dampak positif dan kebermanfaatan nyata bagi masyarakat luas.

Respons Puan Maharani Terkait Pengesahan UU

Usai memimpin sidang, Puan Maharani menegaskan bahwa percepatan pengesahan ini bukan berarti proses legislasi dilakukan secara serampangan. Ia memastikan bahwa kekhawatiran publik telah diantisipasi sejak awal oleh pihak legislatif melalui pembahasan yang mendalam di Komisi III DPR.

“Alhamdulillah hari ini sudah bisa disahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tersebut (menjadi UU),” ujar Puan. Ia menambahkan, “Insha Allah ini bisa bermanfaat, berguna, dan hal-hal yang kemudian dikhawatirkan tadi juga sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III, kita sudah antisipasi.”

Lebih lanjut, Puan menjelaskan bahwa DPR berhasil menyelesaikan rancangan aturan ini hampir satu bulan lebih awal dari batas waktu masa sidang tahun ini. Menurutnya, urgensi UU Perampasan Aset sudah sangat mendesak mengingat pembahasan mengenai hal ini telah bergulir selama 18 tahun terakhir.

Partisipasi Publik dan Transparansi

Dalam proses penyusunannya, DPR mengklaim telah menerapkan prinsip meaningful participation atau partisipasi publik yang bermakna. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, dalam laporannya menyebutkan bahwa pihaknya telah menyelenggarakan 87 rapat bersama berbagai elemen masyarakat guna menyerap aspirasi.

Puan Maharani menekankan bahwa pelibatan akademisi, praktisi hukum, mahasiswa, hingga tokoh masyarakat dilakukan untuk menjamin substansi UU yang berkualitas. Selain itu, kunjungan kerja spesifik ke 15 provinsi juga menjadi bagian dari upaya sosialisasi anggota dewan kepada konstituen di daerah pemilihan masing-masing.

“Dalam perjalanannya sudah dilakukan banyak hal. Serta dalam pembahasannya bisa diakses oleh publik sehingga tidak ada kesalahpahaman dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa semua pembahasan bisa juga diakses dan dicermati oleh masyarakat,” tutur Puan. Pengesahan UU ini menjadi salah satu tonggak penting bagi penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang selama ini menjadi perhatian serius publik.

Follow wartadermayu.com Follow Preferred Sources
Editors Team
Paramita Adiwijaya

Most viewed