Bursa Cawapres Pengganti Gibran: Puan Maharani Serahkan ke Prabowo
Nama Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, kini santer disebut-sebut masuk dalam bursa calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Spekulasi ini muncul menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. Menanggapi dinamika politik tersebut, Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR RI, Puan Maharani, memberikan respons yang cukup tenang.
Puan menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin berspekulasi terlalu jauh mengenai siapa sosok yang akan mengisi kekosongan posisi tersebut. Menurutnya, penentuan wakil presiden adalah domain eksklusif Presiden Prabowo Subianto. Ia meminta semua pihak untuk bersabar menunggu keputusan resmi dari pihak Istana yang direncanakan akan segera diumumkan dalam waktu dekat.
Menghormati Hak Prerogatif Presiden
Dalam keterangannya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (19/11/2026), Puan menegaskan bahwa PDIP tidak dalam posisi mengusulkan nama tertentu. Ia memilih untuk menunggu proses konstitusional yang sedang berjalan. "Jangan berandai-andai terkait dengan Wapres itu hak prerogatif Presiden kita, kita tunggu dulu. Insyaallah tanggal 25, dua nama yang akan diusulkan oleh Presiden, tunggu dulu, kita tunggu dengan sabar," ujar Puan kepada wartawan.
Puan menambahkan bahwa sebagai pimpinan lembaga legislatif, pihaknya akan memberikan dukungan penuh terhadap keputusan yang nantinya diambil oleh Kepala Negara. Baginya, stabilitas pemerintahan pasca pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka menjadi prioritas utama yang harus dijaga oleh seluruh elemen bangsa.
Mekanisme Penggantian Wakil Presiden
Sebagaimana diketahui, kursi orang nomor dua di Indonesia tersebut kini sedang dalam masa transisi. Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani telah mengonfirmasi bahwa Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri secara resmi kepada Pimpinan MPR dan Presiden RI pada 12 November 2026. Hal ini memicu rangkaian prosedur ketatanegaraan yang harus segera dituntaskan.
Sesuai dengan ketentuan konstitusi, Presiden memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama calon pengganti kepada MPR. Sementara itu, MPR memiliki tenggat waktu maksimal 60 hari untuk memproses dan menetapkan wapres definitif. Proses ini menjadi sorotan publik di tengah ramainya isu mengenai sosok kandidat yang mulai bermunculan, termasuk perbincangan santai mengenai preferensi kuliner para tokoh yang masuk bursa.
Hingga saat ini, suasana politik di Senayan masih cenderung dinamis. Publik menanti dua nama yang akan diusulkan oleh Presiden Prabowo, yang diharapkan mampu membawa kesinambungan bagi pemerintahan hingga akhir periode jabatan. Puan Maharani sendiri kembali menegaskan bahwa PDIP akan terus memantau perkembangan situasi ini dengan sikap yang kooperatif terhadap mekanisme yang berlaku.