Indramayu Jadi Penopang Utama Produksi Gula Jawa Barat, PG Rajawali II Gandeng Kejari
Kabupaten Indramayu kini memegang peranan krusial sebagai lumbung utama bagi industri gula di Jawa Barat. Berdasarkan data terbaru, wilayah ini memberikan kontribusi signifikan terhadap total produksi PT PG Rajawali II, dengan angka mencapai 40 hingga 50 persen atau setara dengan 40 ribu ton gula setiap tahunnya. Tingginya angka produksi ini menempatkan Indramayu sebagai pilar strategis dalam menjaga keberlangsungan operasional perusahaan sekaligus pemenuhan kebutuhan gula di tingkat regional.
Guna memastikan seluruh kegiatan operasional dan pengelolaan aset berjalan sesuai koridor hukum, PT PG Rajawali II resmi menjalin kemitraan strategis dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Indramayu. Langkah ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di bidang hukum perdata dan tata usaha negara yang berlangsung di Hotel Swiss-Belinn Indramayu, Rabu (18/11/2026).
Penguatan Aspek Hukum dan Operasional
Direktur Utama PT PG Rajawali II, Ardian Wijanarko, menegaskan bahwa pendampingan dari pihak Kejaksaan sangat vital bagi perusahaan. Menurutnya, keberadaan aset perusahaan harus dijaga dengan baik agar kegiatan produksi dapat berlangsung secara berkelanjutan. Selain itu, kepastian hukum juga dibutuhkan untuk mendukung operasional pabrik serta hubungan kemitraan dengan para petani tebu.
"Dengan adanya kerja sama tersebut, perusahaan berharap berbagai potensi persoalan hukum dapat diantisipasi sejak dini sehingga tidak menghambat aktivitas bisnis," ujar Ardian. Kerja sama ini diharapkan mampu meminimalisir risiko sengketa yang berpotensi mengganggu stabilitas produksi. Selain di Indramayu, PT PG Rajawali II juga menjalankan operasional di wilayah lainnya seperti Majalengka, Cirebon, dan Subang.
Peran Kejari Sebagai Jaksa Pengacara Negara
Di sisi lain, Kejaksaan Negeri Indramayu menyatakan kesiapan penuh dalam memberikan pendampingan hukum melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun). Melalui fungsi Jaksa Pengacara Negara (JPN), pihak Kejaksaan akan berperan dalam pencegahan potensi masalah hukum serta memberikan pertimbangan hukum yang diperlukan perusahaan.
Langkah ini selaras dengan upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Mengingat kebutuhan gula di Jawa Barat mencapai 400 ribu ton per tahun, sementara kapasitas produksi PT PG Rajawali II saat ini berada di angka 80 ribu ton, optimalisasi operasional menjadi prioritas utama. Pendampingan hukum diharapkan memberikan rasa aman bagi manajemen untuk terus melakukan pengembangan bisnis tanpa keraguan akan aspek legalitas.
Dampak Bagi Petani Tebu dan Industri
Kolaborasi ini tidak hanya bertujuan melindungi aset korporasi, tetapi juga memiliki dampak sistemik terhadap ekosistem petani tebu yang menjadi mitra penyedia bahan baku. Stabilitas pabrik gula sangat menentukan keberlangsungan hidup ribuan petani yang bergantung pada rantai pasok industri ini.
Dengan adanya kepastian hukum, diharapkan sinergi antara perusahaan dan para mitra petani dapat berjalan lebih harmonis. Penguatan industri gula dalam negeri menjadi langkah konkret dalam mencapai target swasembada gula nasional. Indramayu pun diproyeksikan akan terus menjadi daerah andalan yang menopang produksi gula Jawa Barat, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi sektor agroindustri di masa depan.