Temuan BPK Rp56 Miliar di Indramayu, Praktisi Hukum: Bisa Berujung Pidana

Smallest Font
Largest Font

Polemik mengenai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu terus bergulir. Sorotan utama tertuju pada temuan penganggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) senilai lebih dari Rp56 miliar, yang memicu desakan transparansi dari berbagai elemen masyarakat dan praktisi hukum.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Indramayu, H. Caridin, memberikan klarifikasi terkait isu tersebut. Ia menegaskan bahwa pihak dinas telah melakukan langkah tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang ada. Namun, Caridin menekankan bahwa penyelesaian yang dilakukan lebih berfokus pada perbaikan administrasi, bukan pengembalian dana.

“Terkait temuan sudah ditindaklanjuti,” ujar Caridin saat dikonfirmasi, Rabu 18 November 2026. Ia menjelaskan bahwa persoalan tersebut merupakan temuan administrasi dalam pengelolaan anggaran tahun 2024 yang penyelesaiannya dilakukan melalui pembenahan pencatatan kode rekening anggaran.

Tanggapan Inspektorat Terkait Temuan BPK

Di sisi lain, Inspektur Inspektorat Kabupaten Indramayu, Ari Risdianto, menjelaskan bahwa berdasarkan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) BPK RI, tindak lanjut atas empat rekomendasi terkait temuan di 31 kecamatan telah dinyatakan sesuai. Data tersebut merujuk pada temuan pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa tahun 2024 dengan nilai Rp1.967.483.078.

Meski demikian, Ari belum memberikan penjelasan mendalam mengenai mekanisme penyelesaian, termasuk apakah terdapat pengembalian uang ke kas daerah. “Tindak lanjutnya sesuai aplikasi SIPTL pada BPK RI dinyatakan sesuai,” jelasnya singkat. Persoalan temuan bpk ini menjadi perhatian publik karena muncul di tengah raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang disandang oleh Pemkab Indramayu.

Aspek Hukum dan Potensi Pidana

Menanggapi klaim penyelesaian administratif tersebut, praktisi hukum asal Indramayu, Guruh Pranadika, S.H., mengingatkan bahwa pengembalian uang negara tidak serta-merta menghapus potensi pertanggungjawaban pidana. Ia merujuk pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Guruh, ketentuan tersebut menegaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi. “Pengembalian uang lebih pada upaya memulihkan keuangan negara. Namun, hal itu tidak otomatis menghapus perbuatan pidana apabila unsur-unsurnya terbukti. Hakim juga dapat mempertimbangkan pengembalian tersebut sebagai faktor yang meringankan dalam penjatuhan hukuman,” jelasnya.

Guruh menegaskan agar pihak terkait tidak menganggap sepele persoalan yang menyangkut APBD. Jika ditemukan indikasi tindak pidana, aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Saat ini, sejumlah organisasi masyarakat seperti Aliansi Pemuda Indramayu Bergerak (APIB) dan Forum Perjuangan Wartawan Indramayu (FPWI) telah resmi melaporkan temuan tersebut kepada aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Negeri Indramayu dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Laporan tersebut merujuk pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor 39 A/LHP/XVIII.BDG/05/2025 tertanggal 23 Mei 2025. Selain kesalahan penganggaran dana BOS sebesar Rp56.000.468.200, BPK juga mencatat ketidaksesuaian realisasi Belanja Barang dan Jasa serta kekurangan volume pada 35 paket pekerjaan infrastruktur. Hingga kini, publik masih menanti kepastian langkah hukum lanjutan dari otoritas terkait.

Follow wartadermayu.com Follow Preferred Sources
Editors Team
Arya Danuarta

Most viewed