Polemik Pungli Irpom Indramayu: Pesan WA Diduga Eks Lurah Singgung Wartawan

Smallest Font
Largest Font

Kasus dugaan pungutan liar (pungli) berkedok 'dana kebersamaan' dalam proyek Program Irigasi Perpompaan (Irpom) Tahun Anggaran 2026 Tahap II di Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, kini memasuki babak baru yang cukup panas. Isu yang semula berfokus pada transparansi anggaran bantuan pemerintah tersebut, kini melebar setelah beredarnya tangkapan layar percakapan WhatsApp yang diduga berasal dari seorang mantan lurah di Desa Tanjungkerta.

Pesan tersebut memicu kemarahan di kalangan insan pers karena dianggap merendahkan profesi wartawan. Dalam tangkapan layar yang beredar di grup kelompok tani (poktan) tersebut, pengirim pesan diduga membantah adanya praktik pungli sebesar Rp8 juta per kelompok tani. Lebih jauh, pengirim pesan melontarkan narasi miring dengan menyebut frasa 'media kurang sajen' dan menuding wartawan sengaja membesar-besarkan masalah karena menolak uang bensin demi mengincar nominal yang lebih besar.

Konfirmasi dan Dinamika di Lapangan

Kisruh ini bermula ketika Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Kabupaten Indramayu, Rastim Kenaji, berupaya melakukan verifikasi data kepada pihak berwenang. Pada Jumat (6/11/2026), Rastim menghubungi Ketua Tim Teknis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Indramayu, Tati Hartati. Menurut Rastim, Tati membantah adanya praktik pungutan liar tersebut setelah melakukan pengecekan ke lapangan. Pihak dinas bahkan berdalih bahwa mereka telah mengeluarkan surat edaran resmi yang melarang segala bentuk pungutan kepada para penerima bantuan proyek Indramayu tersebut.

Namun, temuan di lapangan menunjukkan narasi yang berbeda. Rastim mengaku telah mengantongi bukti kuat berupa rekaman suara dari salah satu ketua poktan di Desa Tanjungkerta. Dalam rekaman tersebut, sumber terkait secara gamblang mengakui adanya setoran wajib sebesar Rp8 juta yang dibebankan kepada kelompok tani untuk 'dana kebersamaan'.

Tanggapan PJS Indramayu Terkait Tudingan

Menanggapi serangan verbal yang tertuang dalam pesan WhatsApp tersebut, Rastim Kenaji menegaskan bahwa investigasi yang dilakukan pihaknya murni berlandaskan kode etik jurnalistik. Ia menepis tuduhan bahwa peliputan ini didasari oleh kepentingan pribadi atau motif ekonomi. "Penelusuran yang dilakukannya murni berlandaskan fakta lapangan dan kode etik jurnalistik, bukan kepentingan pribadi," tegas Rastim.

Pihak PJS Indramayu kini tidak hanya menyoroti dugaan pungli, tetapi juga mulai mempertanyakan aspek legalitas dari proyek tersebut. Rastim menyatakan rencananya untuk mengonfirmasi kelengkapan dokumen badan usaha yang menjadi penyedia jasa pengeboran Irpom Tahap II. Sayangnya, upaya klarifikasi lanjutan ini menemui kendala karena kontak petugas teknis dari dinas terkait mendadak tidak dapat diakses.

Hingga saat ini, polemik mengenai dugaan pungli Irpom di wilayah pungli ini terus menjadi sorotan publik. Masyarakat berharap agar pihak berwenang segera melakukan investigasi transparan guna memastikan bantuan pemerintah benar-benar sampai kepada petani tanpa adanya potongan atau praktik yang merugikan pihak manapun, sekaligus memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang diarahkan kepada profesi jurnalis di daerah tersebut.

Follow wartadermayu.com Follow Preferred Sources
Editors Team
Risa Andini

Most viewed