Polda Jabar Terapkan Prinsip JABAR AMAN Hadapi Ancaman Cuaca Ekstrem
Menghadapi puncak musim penghujan di akhir tahun 2026, Jawa Barat kini berada dalam status kewaspadaan tinggi terhadap potensi bencana hidrometeorologi. Seluruh wilayah administratif yang mencakup 27 kabupaten dan kota dinyatakan sebagai zona risiko tinggi, mengingat kondisi geografis provinsi ini yang didominasi oleh perbukitan curam, daerah aliran sungai, serta garis pantai yang luas.
Sebagai langkah mitigasi strategis, Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) menggelar Apel Siaga Tanggap Bencana di Mapolda Jabar, Bandung, pada Kamis (19/11/2026). Kegiatan ini menjadi momentum konsolidasi besar-besaran yang melibatkan TNI, BNPB, BPBD, serta unsur Forkopimda untuk memastikan kesiapan lintas sektoral dalam menghadapi ancaman alam yang nyata.
Pemetaan Risiko dan Ancaman bagi Jutaan Warga
Berdasarkan data Kajian Risiko Bencana Provinsi Jawa Barat periode 2022–2026, peta kerawanan di wilayah tersebut tersebar cukup merata. Data mencatat delapan kabupaten memiliki risiko tinggi banjir, 14 kabupaten rawan banjir bandang, dan 16 kabupaten masuk dalam zona kerentanan tinggi terhadap tanah longsor. Proyeksi menunjukkan sekitar 15,24 juta jiwa berpotensi terdampak banjir, sementara 6,13 juta jiwa lainnya berada di wilayah rawan longsor. Secara total, terdapat lebih dari 21 juta warga yang berada dalam bayang-bayang ancaman bencana alam di musim ini.
Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol. Hengki, menegaskan bahwa data angka tersebut bukanlah sekadar statistik teknis, melainkan representasi kemanusiaan yang harus diutamakan. Ia menginstruksikan jajarannya untuk memberikan perhatian khusus pada kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas dalam setiap rencana evakuasi.
"Di balik angka tersebut ada keluarga yang harus diselamatkan, anak-anak yang memerlukan pendampingan, serta lansia dan penyandang disabilitas yang membutuhkan bantuan khusus. Karena itu, perencanaan evakuasi harus memperhatikan kondisi dan kebutuhan warga," tegas Irjen Pol. Hengki.
Implementasi Doktrin JABAR AMAN
Untuk menerjemahkan kesiapsiagaan tersebut, Polda Jabar menerapkan doktrin prinsip JABAR AMAN yang terdiri dari empat pilar utama: Antisipatif, Modern, Akuntabel, dan Nurani. Pilar Antisipatif menuntut personel untuk beralih dari pola kerja reaktif menjadi preventif dengan memetakan titik rawan lebih awal. Pilar Modern mengedepankan pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat sistem peringatan dini agar respons di lapangan dapat dilakukan dalam hitungan menit.
Sementara itu, pilar Akuntabel menjamin transparansi dalam tata kelola bantuan logistik dan dana darurat agar tepat sasaran tanpa adanya penyelewengan. Pilar terakhir, yakni Nurani, menjadi ruh utama yang mewajibkan setiap personel bertugas dengan empati tinggi, menempatkan keselamatan nyawa masyarakat sebagai prioritas hukum tertinggi di atas prosedur administratif.
Konsistensi Koordinasi di Garis Depan
Kapolda Jabar menyadari bahwa efektivitas konsep ini sangat bergantung pada eksekusi di lapangan. Koordinasi yang solid antara Polri, TNI, dan relawan di tingkat desa menjadi kunci keberhasilan mitigasi. Irjen Pol. Hengki menekankan bahwa gelar pasukan hanyalah langkah awal, sedangkan ujian sesungguhnya adalah kemampuan personel dalam bertindak saat bencana benar-benar terjadi.
"Saya tegaskan, kesiapsiagaan harus dapat dibuktikan melalui kemampuan bertindak. Personel harus terlatih, peralatan harus berfungsi, informasi harus cepat tersampaikan, dan koordinasi harus berjalan sampai ke tingkat pelaksana di lapangan," pungkasnya. Dengan penerapan prinsip JABAR AMAN yang terukur, diharapkan jutaan warga di Tanah Pasundan dapat melewati periode cuaca ekstrem dengan lebih terlindungi dan aman.