Megawati Soekarnoputri Kembali Singgung Urgensi Pergantian Listyo Sigit

Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, kembali melontarkan pernyataan terkait sosok mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dalam pidato yang disampaikan di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, pada Senin (9/11/2026), Megawati menyatakan bahwa dirinya telah lama berpandangan bahwa posisi tersebut sudah sepatutnya dilakukan pergantian.

"Buktinya, saya sekarang kepingin ngomong. Tahun berapa kan saya sudah ngomong bahwa Pak Sigit itu sudah waktunya, aduh, diganti," kata Megawati di hadapan para peserta yang kemudian menyambut pernyataannya dengan tepuk tangan.

Bukan Soal Kebencian

Dalam kesempatan tersebut, Megawati memastikan bahwa dorongan pergantian itu tidak didasari oleh sentimen pribadi atau rasa tidak suka terhadap yang bersangkutan. Ia menegaskan bahwa posisinya murni sebagai bentuk pandangan politik. "Benar kan? Lho, saya tidak sirik, tidak benci," ujarnya.

Pernyataan Megawati ini muncul bertepatan dengan pengungkapan kasus hukum yang menyeret nama Listyo Sigit. Saat ini, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.

Kasus Penyadapan Ilegal

Selain Listyo Sigit, tiga perwira tinggi lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi. Diketahui, tiga dari empat tersangka telah ditahan di Mako Brimob, sementara satu orang lainnya belum ditahan dikarenakan kondisi kesehatan pascastroke.

Megawati kemudian mengaitkan isu ini dengan pengalamannya sendiri yang pernah menjadi sasaran penyadapan. Ia kembali menyinggung kebiasaannya yang tidak menggunakan telepon seluler, sebuah topik yang belakangan kembali menjadi sorotan publik. "Saya memang nggak punya HP, memang nggak punya," kata Megawati.

Terkait proses hukum, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Komjen Pol. Asep Safrudin menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan berdasarkan proses *scientific crime investigation*. "Penyidik telah menetapkan 3 orang tersangka, dengan inisial LSP, ASN, dan EH," ucap Kabareskrim Komjen Pol. Asep Safrudin, di Bareskrim Polri, Selasa (3/11/2026).

Selanjutnya, Bareskrim Polri menetapkan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka keempat. "Tersangka tersebut diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedur atau ilegal typing, terharap nomor telepon presiden RI Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik dan media, dan tokoh ormas, LSM, dan pengusaha," ucapnya.

Jeratan Pasal Hukum

Para tersangka dijerat dengan tiga pasal utama. Pertama, Pasal 258 UU No. 1 Tahun 2023 KUHP terkait perbuatan melawan hukum dalam mendengarkan, merekam, atau mencatat transmisi informasi non-publik dengan ancaman pidana 10 tahun.

Kedua, mereka disangkakan melanggar Pasal 332 Ayat 1 dan atau Ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 2023 KUHP. Pasal ini mengatur tentang akses sistem elektronik milik orang lain secara sengaja dan tanpa hak untuk memperoleh informasi elektronik, dengan ancaman pidana penjara selama 6 tahun.