Kejagung Periksa Eks Wali Kota Bekasi Terkait Korupsi Rp2 Triliun

Smallest Font
Largest Font

Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengintensifkan penyidikan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola Kerja Sama Operasi (KSO) sektor migas. Dalam upaya mengungkap perkara yang ditaksir merugikan keuangan negara hingga Rp2 triliun ini, penyidik memanggil mantan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad, untuk dimintai keterangan sebagai saksi pada Kamis (19/11/2026).

Pemeriksaan terhadap Mochtar menjadi bagian penting dari langkah penyidik dalam mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk memperkuat berkas perkara. Hingga saat ini, pihak kejaksaan belum menetapkan satu pun tersangka, sehingga proses pendalaman melalui keterangan saksi-saksi kunci masih terus berjalan.

Keterangan Resmi Kejagung

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, membenarkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap mantan kepala daerah tersebut. Meskipun tidak memerinci durasi pemeriksaan, Anang menyatakan bahwa kehadiran Mochtar merupakan respons atas panggilan penyidik.

"Hadir memenuhi panggilan penyidik untuk dimintai keterangannya yaitu Saudada MM selaku mantan Kepala Daerah Bekasi," tutur Anang pada Jumat (20/11/2026). Ia menambahkan bahwa keterangan tersebut sangat krusial untuk melengkapi pemberkasan dalam perkara korupsi yang diduga melibatkan pengelolaan kerja sama migas berskala besar ini.

Anang juga menegaskan bahwa seluruh proses penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dijalankan secara profesional, independen, dan akuntabel. Pihaknya tetap berpegang teguh pada asas praduga tidak bersalah serta prinsip kehati-hatian dalam menetapkan status hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.

Agenda Pemeriksaan Lanjutan

Selain memeriksa Mochtar Mohamad, penyidik juga tengah menyoroti keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan penyimpangan KSO ini. Salah satu nama yang masuk dalam daftar pemeriksaan adalah Wali Kota Bekasi saat ini, Tri Adhianto Tjahyono. Sebelumnya, Tri sempat dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan, namun belum dapat memenuhi panggilan tersebut.

Penyidik telah menjadwalkan ulang pemeriksaan kedua terhadap Tri Adhianto pada Selasa, 24 November 2026 mendatang. Anang Supriatna menegaskan bahwa pemanggilan ulang ini merupakan bagian dari prosedur standar untuk melengkapi data penyidikan.

"(Panggilan kedua) Selasa (pekan depan)," ujar Anang terkait jadwal pemeriksaan tersebut. Kasus ini sendiri menarik perhatian publik luas karena angka kerugian negara yang mencapai Rp2 triliun, yang mencakup dugaan penyimpangan dalam pengelolaan sumur minyak dan gas bumi.

Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) dipastikan tidak akan berhenti pada pemeriksaan saksi-saksi yang sudah dipanggil. Penguatan alat bukti terus dilakukan guna menentukan siapa saja yang harus bertanggung jawab atas kerugian negara yang ditimbulkan dalam skandal tersebut. Publik kini menanti langkah tegas Kejagung dalam mengungkap aktor di balik praktik rasuah yang disinyalir melibatkan tata kelola strategis di sektor energi ini.

Follow wartadermayu.com Follow Preferred Sources
Editors Team
Arya Danuarta

Most viewed