Wamen Haji Dahnil Anzar Sebut Pelaku Penipuan Jemaah sebagai Bandit Agama

Smallest Font
Largest Font

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, memberikan pernyataan keras terkait maraknya kasus penipuan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Ia dengan tegas melabeli para pelaku yang mengeksploitasi simbol serta kepercayaan agama demi keuntungan pribadi sebagai "bandit agama".

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Dahnil saat menghadiri rapat penguatan kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Jakarta pada Selasa (10/11/2026). Menurutnya, fenomena ini sangat memprihatinkan karena menyasar wilayah yang suci bagi umat Islam untuk tindakan kriminal.

Eksploitasi Kepercayaan Umat

Dahnil menjelaskan bahwa tindakan para pelaku tersebut tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi masyarakat secara luas, tetapi juga telah mencederai nilai-nilai agama. Ia menekankan bahwa memanfaatkan kepercayaan umat untuk kepentingan pribadi adalah pelanggaran serius yang harus segera dihentikan.

"Para penipu haji dan umrah adalah bandit agama. Pekerjaan mereka berburu rente dengan menggunakan wilayah yang suci untuk melakukan penipuan terhadap jemaah yang ingin menunaikan ibadah haji atau umrah," tegas Dahnil dalam forum tersebut.

Kerentanan Ekonomi Jemaah

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa laporan mengenai dugaan penipuan haji dan umrah hampir terjadi setiap hari. Data menunjukkan bahwa sekitar 70 persen korban penipuan ini berasal dari kelompok masyarakat yang secara ekonomi rentan, khususnya penduduk di pedesaan atau kampung-kampung.

Kondisi ini mendorong pemerintah untuk memperketat pengawasan melalui . Dahnil meminta aparat penegak hukum serta PPNS untuk tidak ragu dalam mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan penipuan, termasuk penyelenggara perjalanan yang beroperasi tanpa izin resmi.

Potensi Keterlibatan Oknum Internal

Dahnil juga menyoroti bahwa modus penipuan ini bisa dilakukan oleh berbagai pihak yang mengenakan atribut keagamaan. Bahkan, ia memberikan peringatan keras mengenai potensi adanya keterlibatan oknum aparatur sipil negara (ASN) maupun pejabat di lingkungan kementeriannya sendiri, baik di tingkat pusat maupun daerah.

"Topengnya bisa macam-macam. Bisa juga bandit agama yang ada di Kementerian Haji dan Umrah, berjubah ASN atau pejabat Kementerian Haji dan Umrah, baik di pusat maupun daerah," ungkapnya.

Langkah Tegas Pemerintah

Sebagai langkah preventif, pemerintah berkomitmen memperkuat fungsi Direktorat Jenderal Pengendalian Haji dan Umrah serta PPNS. Hal ini dilakukan guna memastikan seluruh proses penyelenggaraan ibadah haji dan umrah terbebas dari praktik penyalahgunaan kepercayaan agama.

Dalam penutup arahannya, Dahnil kembali menegaskan peringatan kepada seluruh pihak terkait, seperti PPIU, PIHK, dan KBIHU. "Saya mengingatkan PPIU, PIHK, KBIHU, dan pihak lainnya, jika masih menjadikan agama sebagai komoditas untuk menipu atau mengambil keuntungan dengan merugikan jamaah, berarti Anda adalah bandit agama. Ini yang harus dihentikan," pungkas Dahnil.

Follow wartadermayu.com Follow Preferred Sources
Editors Team
Kirana Larasati

Most viewed