Komitmen Polda Jabar Perkuat Keterbukaan Informasi Publik di Era Digital
Tuntutan masyarakat terhadap kecepatan dan akurasi informasi dari institusi negara kini semakin tinggi. Menjawab tantangan tersebut, Polda Jawa Barat menegaskan komitmennya dalam mengedepankan transparansi melalui partisipasi aktif dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Komisi Informasi Jawa Barat di Ruang Jabar Command Center, Bandung, pada Selasa (10/11/2026).
Dipimpin oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol. Hendra Rochmawan, sesi presentasi dan wawancara tersebut menjadi ajang bagi kepolisian untuk memaparkan strategi pengelolaan data, inovasi pelayanan, hingga mekanisme komunikasi publik. Transparansi bukan lagi sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen vital dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi Polri di tengah derasnya arus informasi digital.
Standar Layanan dan Kepatuhan Regulasi
Dalam pemaparannya, Polda Jabar menekankan bahwa tata kelola informasi publik berlandaskan pada kerangka hukum yang jelas. Regulasi tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021. Selain itu, internal kepolisian juga merujuk pada Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kehumasan.
Kombes Pol. Hendra Rochmawan menjelaskan bahwa klasifikasi informasi dibagi menjadi tiga kategori utama. Pertama, informasi berkala yang mencakup laporan kinerja dan data anggaran. Kedua, informasi serta-merta yang berkaitan dengan situasi darurat atau peringatan keselamatan publik. Ketiga, informasi yang tersedia setiap saat seperti profil instansi dan standar pelayanan. Namun, ia juga menegaskan adanya batasan hukum terhadap informasi yang dikecualikan, seperti strategi operasional tertentu, identitas saksi, maupun data dalam proses penyidikan yang harus dijaga kerahasiaannya demi kepentingan hukum.
Membangun Kepercayaan Melalui Responsivitas
Keterbukaan informasi publik bagi Polda Jabar adalah kunci untuk menjembatani ekspektasi warga dengan kinerja kepolisian. Menurut Hendra, keberhasilan dalam bidang ini tidak hanya diukur dari kuantitas konten yang diunggah ke media sosial, tetapi dari kemudahan masyarakat dalam mengakses data serta kecepatan respons terhadap permohonan informasi.
“Polda Jawa Barat terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik melalui transparansi, komunikasi yang proaktif, serta pemanfaatan teknologi digital. Kami menyadari bahwa keterbukaan informasi bukan hanya tentang menyampaikan berita, tetapi juga bagaimana membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri,” ungkap Hendra, Kamis (12/11/2026).
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya menjadikan masukan dari masyarakat sebagai bahan evaluasi institusi. Hendra menyatakan, “Jadikan kritik dan saran dari masyarakat sebagai motivasi dan pembenahan institusi menjadi lebih baik lagi, khususnya di dunia digital. Kami akan terus meningkatkan kecepatan respons informasi, kompetensi digital personel, kualitas konten, serta memperkuat sinergi dengan media dan stakeholder.”
Melalui evaluasi di Komisi Informasi Jawa Barat ini, Polda Jabar berharap dapat terus memperbaiki tata kelola informasi yang lebih akuntabel. Di era di mana kesalahpahaman informasi dapat menyebar dengan cepat, peran kehumasan dituntut untuk lebih adaptif dan solutif. Dengan memegang teguh prinsip keterbukaan, Polri berupaya memastikan bahwa setiap kebutuhan informasi masyarakat dapat terjawab dengan akurat, sehingga sinergi antara kepolisian dan warga dapat terus terjaga demi ketertiban dan keamanan bersama.