Progres Pembangunan Gedung Legislatif dan Yudikatif di IKN Terus Dikebut
Pembangunan kawasan pusat pemerintahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) memasuki fase krusial. Saat ini, fokus pengerjaan tidak hanya tertuju pada gedung-gedung utama, tetapi juga pada konektivitas infrastruktur pendukung yang progresnya tercatat melampaui pembangunan fisik gedung. Berdasarkan tinjauan terbaru, pembangunan jalan di kawasan legislatif dan yudikatif telah mencapai angka di atas 40 persen, sementara pengerjaan struktur gedung masih berada di kisaran 20 hingga 26 persen.
Progres Kawasan Legislatif dan Yudikatif
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, telah melakukan peninjauan langsung di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa rata-rata progres fisik di kawasan legislatif telah menyentuh angka 25,40 persen, sedangkan kawasan yudikatif mencatatkan kemajuan lebih pesat di angka 32,83 persen. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Aswin Grandiarto Sukahar, menegaskan bahwa seluruh pekerjaan saat ini masih berjalan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.
"Untuk kegiatan pembangunan gedung-gedung perkantoran, tadi alhamdulillah masih sesuai dengan target. Meskipun begitu, kami masih harus mengejar target pada akhir tahun dan memastikan pekerjaan berjalan sesuai target," ujar Aswin. Pembangunan infrastruktur di IKN ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam melengkapi ekosistem pemerintahan yang mencakup lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif secara terintegrasi.
Data konstruksi mencatat pembangunan Gedung DPD RI telah mencapai 22,75 persen, disusul Gedung MPR RI sebesar 24,33 persen. Sementara itu, untuk kompleks DPR, Gedung I mencapai 21,91 persen, Gedung II sebesar 21,66 persen, serta Gedung Sidang Paripurna di angka 20,25 persen. Di sisi lain, pembangunan jalan di kawasan ini sudah melesat mencapai 41,49 persen.
Aspek Yudikatif dan Infrastruktur Air
Kawasan yudikatif menunjukkan dinamika serupa dengan progres jalan yang mencapai 46,69 persen. Untuk gedung, pembangunan Mahkamah Agung dan Plaza Keadilan telah mencapai 26,52 persen, sementara Gedung Mahkamah Konstitusi serta Komisi Yudisial berada di level 25,27 persen. Selain meninjau proyek pemerintah, Basuki juga memantau investasi sektor swasta, termasuk proyek dari PT Star Bright International Investment yang bernilai Rp 1,25 triliun.
Dalam kunjungan tersebut, Basuki menekankan pentingnya kualitas konstruksi. "Bapak Kepala memberikan arahan-arahan dan masukan terkait dengan pelaksanaan pembangunan, standar desain, dan harapan pembangunan ke depan maupun investasinya. Di situ Pak Kepala juga menyampaikan pesan bahwa pembangunan konstruksinya harus serius, termasuk juga desainnya," tutur Aswin.
Tak hanya gedung, Otorita IKN juga tengah mengejar penyelesaian kolam retensi SM-02 sebagai bagian dari konsep sponge city atau kota spons. Progres pembangunan kolam dengan kapasitas 243.000 meter kubik ini telah mencapai 70 persen, dengan proyeksi realisasi keseluruhan paket mencapai 56,62 persen pada akhir tahun 2026. Infrastruktur ini krusial sebagai sistem manajemen air terpadu di kawasan ibu kota baru, yang selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Tahap II Pembangunan IKN periode 2025–2029.