Wamen Haji Dahnil Anzar Sebut Pelaku Penipuan Jemaah sebagai Bandit Agama

Smallest Font
Largest Font

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, melontarkan kritik keras terhadap pihak-pihak yang melakukan praktik penipuan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Ia dengan tegas melabeli para pelaku yang memanfaatkan simbol serta kepercayaan keagamaan untuk kepentingan ekonomi sebagai "bandit agama".

Pernyataan tersebut disampaikan Dahnil dalam agenda rapat penguatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berlangsung di Jakarta pada Selasa (10/11/2026). Menurutnya, tindakan tersebut merupakan bentuk eksploitasi terhadap kesucian ibadah demi keuntungan pribadi.

Praktik Rentenir Berkedok Agama

Dalam forum tersebut, Dahnil menjelaskan modus operandi para pelaku yang dinilai sangat merugikan umat. "Para penipu haji dan umrah adalah bandit agama. Pekerjaan mereka berburu rente dengan menggunakan wilayah yang suci untuk melakukan penipuan terhadap jemaah yang ingin menunaikan ibadah haji atau umrah," tegasnya.

Ia menekankan bahwa praktik penipuan ini tidak hanya berdampak pada kerugian finansial masyarakat. Lebih dari itu, tindakan tersebut secara nyata mencederai nilai-nilai luhur agama karena memanipulasi kepercayaan umat demi memperkaya diri sendiri.

Kerentanan Ekonomi Jemaah

Dahnil mengungkapkan bahwa laporan terkait dugaan penipuan dalam penyelenggaraan masuk ke pihaknya hampir setiap hari dengan jumlah korban yang signifikan. Sangat disayangkan, sekitar 70 persen dari para korban tersebut berasal dari kalangan masyarakat yang secara ekonomi tergolong rentan, khususnya mereka yang tinggal di wilayah pedesaan.

Melihat kondisi tersebut, ia mendesak aparat penegak hukum serta PPNS untuk tidak ragu dalam mengambil langkah tegas. Tindakan hukum harus menyasar semua pihak yang terbukti melanggar, termasuk penyelenggara perjalanan ibadah yang beroperasi tanpa izin resmi.

Potensi Oknum Internal Kementerian

Lebih lanjut, Dahnil memberikan peringatan keras mengenai potensi keterlibatan pihak-pihak di dalam birokrasi. Ia menyadari bahwa komersialisasi agama bisa dilakukan oleh siapa saja, bahkan oleh mereka yang mengenakan atribut keagamaan atau status sebagai abdi negara.

"Topengnya bisa macam-macam. Bisa juga bandit agama yang ada di Kementerian Haji dan Umrah, berjubah ASN atau pejabat Kementerian Haji dan Umrah, baik di pusat maupun daerah," ujarnya.

Penguatan Pengawasan Pemerintah

Sebagai langkah mitigasi, pemerintah berkomitmen memperkuat pengawasan melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Haji dan Umrah serta PPNS. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan umrah benar-benar terbebas dari praktik kecurangan dan penyalahgunaan kepercayaan.

Dahnil menutup arahannya dengan peringatan kepada seluruh penyelenggara perjalanan ibadah. "Saya mengingatkan PPIU, PIHK, KBIHU, dan pihak lainnya, jika masih menjadikan agama sebagai komoditas untuk menipu atau mengambil keuntungan dengan merugikan jamaah, berarti Anda adalah bandit agama. Ini yang harus dihentikan," pungkasnya.

Follow wartadermayu.com Follow Preferred Sources
Editors Team
Gilang Permana

Most viewed