Wacana Warga Nonmuslim Jadi Petugas Haji, Ini Tanggapan Pakar Hukum Islam

Smallest Font
Largest Font

Wacana mengenai pelibatan warga nonmuslim dalam penyelenggaraan ibadah haji kini tengah menjadi sorotan publik. Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, melontarkan gagasan agar masyarakat lintas agama dapat ikut serta mendukung pelayanan kepada calon jamaah haji Indonesia. Langkah ini dinilai sebagai upaya konkret untuk memperkuat nilai toleransi dalam ekosistem pelayanan ibadah.

Menurut Dahnil, Indonesia yang memiliki kemajemukan tinggi dapat menjadikan momen haji sebagai ajang menunjukkan harmoni antarumat beragama. Ia mencontohkan daerah seperti Sulawesi Utara sebagai model keberagaman yang bisa direplikasi dalam penyelenggaraan haji di tingkat nasional. "Fokus kita adalah memastikan jamaah haji menjadi simbol toleransi bagi umat beragama. Nantinya, petugas-petugas haji dapat melibatkan saudara-saudara kita dari kalangan Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan sebagainya," ujar Wamenhaj dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Bukan Ibadah Inti, Melainkan Pelayanan Teknis

Menanggapi wacana tersebut, Pakar Hukum Islam dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Muchammad Ichsan, Lc., M.A., Ph.D., memberikan pandangan positif. Ia menegaskan bahwa keterlibatan nonmuslim dalam urusan haji tidak menjadi persoalan selama tidak bersinggungan dengan aspek ibadah inti.

"Justru saya heran, kenapa hal ini dipermasalahkan. Dalam praktiknya, urusan haji itu sangat kompleks dan tidak semuanya terkait ibadah," ungkap Prof. Ichsan. Ia menjelaskan bahwa penyelenggaraan haji mencakup spektrum yang luas, mulai dari proses pendaftaran, manajemen logistik, hingga pengaturan keberangkatan dan kepulangan jamaah.

Dalam pandangannya, seluruh aspek administratif dan layanan teknis tersebut bersifat universal dan dapat dikerjakan oleh siapa saja tanpa memandang latar belakang agama. "Kalau sekadar mengurus administrasi, logistik, atau layanan teknis, itu tidak masalah dikerjakan oleh non-muslim," jelas Ketua Senat UMY tersebut.

Batasan Peran dalam Haji

Meskipun memberikan lampu hijau, Prof. Ichsan tetap menegaskan adanya batasan tegas mengenai peran yang boleh dilakukan. Ia memisahkan antara pekerjaan administratif dengan tugas yang bersifat ritual keagamaan di Tanah Suci.

"Pembimbing manasik misalnya, itu jelas harus muslim. Walaupun ada non-muslim yang memahami teknisnya, tetap tidak boleh. Begitu pula di Mekkah dan Madinah, karena non-muslim memang tidak boleh masuk ke wilayah tersebut," tambahnya. Hal ini menjadi catatan penting agar publik tidak salah mengartikan wacana mengenai petugas haji tersebut sebagai bentuk pencampuran ibadah.

Lebih lanjut, Prof. Ichsan mengimbau agar isu ini tidak digiring menjadi polemik yang berpotensi memecah belah masyarakat. Ia berharap semangat kebersamaan dan harmoni tetap menjadi prioritas utama dalam pelayanan kepada masyarakat, termasuk dalam penyelenggaraan ibadah yang sakral sekalipun.

Senada dengan hal tersebut, Dahnil Anzar Simanjuntak menekankan bahwa semangat memberikan dukungan pelayanan merupakan nilai kemanusiaan yang bersifat universal. Dengan melibatkan berbagai elemen bangsa, diharapkan penyelenggaraan haji Indonesia tidak hanya sukses secara administratif, tetapi juga mampu menjadi cerminan nyata dari semangat toleransi yang dianut oleh masyarakat Indonesia di mata dunia.

Follow wartadermayu.com Follow Preferred Sources
Editors Team
Arya Danuarta

Most viewed