Nasib Irjen Eko Hadi di Polri Ditentukan Hari Ini Lewat Sidang Etik

Smallest Font
Largest Font

Karier Irjen Pol Eko Hadi Santoso di institusi Polri memasuki babak krusial. Hari ini, Selasa (17/11/26), ia dijadwalkan menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri untuk menentukan nasib kedinasannya menyusul keterlibatannya dalam kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat tinggi negara lainnya.

Sidang etik ini akan dipimpin oleh Komisaris Jenderal Polisi Hendro Pandowo yang bertindak sebagai Ketua Komisi sekaligus anggota. Penunjukan Hendro, yang dikenal sebagai mantan Irjen Kemenkum, menegaskan keseriusan Polri dalam mengusut tuntas pelanggaran yang mencederai integritas institusi kepolisian tersebut.

Mekanisme dan Komposisi Majelis Sidang

Selain Komjen Hendro Pandowo, Polri telah menunjuk empat perwira tinggi lainnya untuk melengkapi majelis sidang. Mereka adalah Aslog Polri Irjen Pol Agus Dwi Hermawan sebagai Wakil Ketua Komisi, Kadiv Hubinter Polri Irjen Pol Untung Widiatmoko, Kakortas Tipidkor Polri Irjen Pol Arie Ardian Rishadi, serta Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Pol Toni Ariadi Efendi.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko, menekankan bahwa seluruh proses persidangan akan berlangsung secara transparan dan akuntabel. Ia memastikan bahwa majelis hakim akan bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku di lingkungan Polri.

"Seluruh rangkaian persidangan dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri, dengan mengedepankan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional, serta menjunjung tinggi etika, objektivitas, dan akuntabilitas," ujar Trunoyudo sebagaimana dikutip dari keterangan resminya.

Konteks dan Latar Belakang Kasus

Kasus penyadapan ilegal ini telah menyeret sejumlah nama besar di internal kepolisian. Sebelumnya, mantan Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta telah lebih dulu menjalani sidang serupa dan mendapatkan sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Hal ini menjadi preseden bagi para perwira lain yang terbukti melakukan pelanggaran serupa.

Penyidikan kasus ini sendiri cukup kompleks, melibatkan penetapan tersangka dari berbagai level jabatan. Selain Irjen Eko Hadi Santoso (EH) dan Irjen Ahrie Sonta Nasution (ASN), Polri juga telah menetapkan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) sebagai tersangka dalam perkara yang sama.

Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa penyidik Bareskrim Polri terus memperluas jangkauan pemeriksaan. Mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri, Irjen Pol Slamet Uliandi (SU), turut ditetapkan sebagai tersangka. Slamet diduga memiliki peran strategis karena rekam jejaknya sebagai pembina MC Bareskrim Polri dan pengalaman panjangnya di bidang monitoring pada periode 2010-2019.

Publik kini menanti hasil putusan sidang etik terhadap Irjen Eko Hadi. Keputusan ini tidak hanya berdampak pada status kepegawaian yang bersangkutan, tetapi juga menjadi cerminan komitmen Polri dalam melakukan bersih-bersih internal serta menjaga marwah institusi di hadapan hukum negara.

Follow wartadermayu.com Follow Preferred Sources
Editors Team
Bima Wicaksono

Most viewed