Kritik Komaruddin Hidayat: Magang Dua Tahun Wapres Lukai Rasa Keadilan
Posisi Wakil Presiden di Indonesia kini tengah menjadi sorotan tajam dari berbagai kalangan, termasuk Ketua Dewan Pers, Prof. Komaruddin Hidayat. Dalam pandangannya, dinamika politik yang terjadi saat ini memunculkan diskursus mengenai etika jabatan dan rasa keadilan di tengah masyarakat. Komaruddin menyoroti fenomena di mana sosok seperti Gibran Rakabuming Raka mendapatkan kesempatan untuk mengemban jabatan tinggi negara dalam durasi yang relatif singkat.
Menurut Komaruddin, situasi ini ibarat sebuah proses pembelajaran atau "magang" yang justru dibiayai oleh negara. Alih-alih mengeluarkan biaya untuk menimba ilmu, seorang pejabat tinggi negara justru mendapatkan berbagai fasilitas mewah. "Di luar hiruk-pikuk masalah hukum dan etika politik, Gibran sungguh beruntung bisa belajar magang selama dua tahun belajar sebagai pejabat tinggi negara," ungkapnya.
Fasilitas Negara dan Rasa Keadilan
Kritik utama yang disampaikan berkaitan dengan fasilitas yang melekat pada jabatan tersebut. Komaruddin menyoroti bahwa selain gaji, fasilitas perumahan, dan pengawalan melekat, terdapat potensi tunjangan jangka panjang yang menjadi beban negara. Fenomena ini dinilai sangat kontras dengan pengabdian profesi lain yang membutuhkan waktu puluhan tahun untuk mencapai kesejahteraan serupa.
"Alih-alih membayar, dia justeru memperoleh gaji, fasilitas perumahan dan pengawalan, dan jangan2 juga mendapatkan uang pensiun dan pengawal yang dibayar dari pajak rakyat seumur hidupnya. Di sini ada rasa keadilan yang terluka," tegas Komaruddin. Ia membandingkan perolehan hak istimewa tersebut dengan dedikasi seorang guru besar yang telah mengabdi selama puluhan tahun namun tidak mendapatkan perlakuan istimewa yang sama dari negara.
Mitos Kedaulatan Rakyat dalam Politik
Dalam analisisnya, Komaruddin Hidayat juga menarik garis besar mengenai kondisi demokrasi Indonesia saat ini. Baginya, narasi tentang kedaulatan rakyat masih sering terjebak dalam tataran teoretis. Ia menyebutkan bahwa sejak era kolonial VOC hingga masa kini, kedaulatan yang seharusnya berada di tangan rakyat seringkali terdistorsi oleh kepentingan segelintir kelompok.
Negara, partai politik, pemerintah, dan oligarki dianggap sebagai pihak yang lebih dominan dalam mengendalikan arah kebijakan ekonomi dan politik bangsa. Hal ini membuat posisi rakyat sebagai pemilik sah kedaulatan bangsa justru berada di pinggiran. "Negara ini didirikan oleh masyarakat utk melindungi, menyejahterakan dan mencerdaskan rakyat. Secara etis-teoritis kedaulatan bangsa ini milik rakyat. Yang memiliki eksistensi riil itu rakyat. Tapi sejak zaman VOC sampai hari ini yang dinamakan kedaulatan rakyat itu masih menjadi mitos belaka," tuturnya.
Terkait isu politik nasional ini, harapan kini tertuju pada pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Komaruddin menekankan perlunya langkah konkret untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi yang benar-benar memihak kepada rakyat kecil. Ia berharap ada prestasi dan legacy nyata yang mampu mengubah paradigma kekuasaan agar tidak hanya berputar di lingkaran elit saja, melainkan memberikan dampak kesejahteraan yang dirasakan langsung oleh masyarakat luas sebagai majikan bangsa yang sesungguhnya.