Update Jadwal Pencairan BSU Rp900 Ribu, Menaker Minta Pekerja Bersabar
Para pekerja yang menantikan kabar mengenai penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp900 ribu tampaknya harus bersabar lebih lama. Hingga pertengahan November 2026, pemerintah belum merilis jadwal pasti kapan dana bantuan tersebut akan masuk ke rekening para penerima manfaat.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa saat ini program tersebut masih dalam tahap penyelesaian proses administratif di Kementerian Keuangan. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang beredar di luar saluran resmi, terutama yang meminta data pribadi atau menyertakan tautan mencurigakan terkait BSU 2026.
Penjelasan Menaker Soal Proses Administrasi
Saat ditemui di Bandung, Sabtu (14/11/2026), Yassierli secara gamblang menyatakan bahwa belum ada dana yang disalurkan kepada para pekerja hingga saat ini. Ia meminta para pekerja untuk memantau perkembangan melalui kanal komunikasi resmi milik kementerian.
"BSU tunggu, kita masih proses administrasi di Kementerian Keuangan. Tunggu aja," kata Yassierli. Ia juga menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap berbagai informasi hoaks yang marak mengatasnamakan program pemerintah tersebut.
"Belum cair. Hati-hati ya, terkait dengan BSU pesan dari saya informasi yang valid silakan tunggu di website-nya Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi jangan percaya, dari informasi-informasi yang lain. Yang valid adalah dari Kementerian Ketenagakerjaan," tegasnya.
Mekanisme Penyaluran dan Target Penerima
Berdasarkan rencana awal yang disusun pemerintah, BSU untuk kuartal IV tahun 2026 ini akan mencakup periode Oktober hingga Desember. Total bantuan yang akan diterima oleh setiap pekerja yang memenuhi syarat adalah Rp900 ribu, yang dibayarkan sekaligus untuk akumulasi tiga bulan tersebut.
Program ini sebelumnya telah dibahas dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto pada akhir September 2026. Pemerintah menargetkan jangkauan bantuan ini dapat menyentuh sekitar 13,3 juta pekerja di seluruh Indonesia dengan total kebutuhan anggaran mencapai hampir Rp12 triliun.
Terkait mekanisme penyaluran, pemerintah berkomitmen untuk mengirimkan dana langsung ke rekening bank masing-masing penerima. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, pada Kamis (12/11/2026) mengungkapkan bahwa skema ini sejalan dengan arahan Presiden agar masyarakat memiliki akses perbankan yang lebih luas.
"Tapi sekarang kan arahan Presiden (Prabowo Subianto), semua harus punya rekening. Semua diharapkan sudah bisa melalui rekening," ujar Airlangga. Hingga saat ini, pemerintah terus berupaya mempercepat proses administratif agar bantuan tersebut dapat segera diterima oleh para pekerja yang berhak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.