Titiek Soeharto Usul BUMN Khusus Pakan Ternak dan Subsidi untuk Pembudidaya

Smallest Font
Largest Font

Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto atau yang akrab disapa Titiek Soeharto, secara resmi mendorong pemerintah untuk segera membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang fokus menangani penyediaan pakan ternak dan ikan. Langkah strategis ini dinilai krusial untuk mengatasi tingginya biaya produksi yang selama ini menjadi beban berat bagi para pelaku usaha di sektor peternakan dan perikanan budi daya di berbagai daerah.

Usulan tersebut disampaikan Titiek saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Mandiangin, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, pada Jumat, 13 November 2026. Menurutnya, ketergantungan pada rantai pasok pakan yang mahal telah menghambat produktivitas para peternak dan pembudidaya.

Urgensi BUMN Khusus Pakan

Titiek Soeharto menegaskan bahwa negara perlu hadir melalui lembaga khusus untuk mengelola ketersediaan dan harga pakan secara lebih terukur. Ia mengibaratkan peran lembaga ini layaknya Bulog yang selama ini mengelola komoditas pangan pokok seperti beras. Dengan adanya BUMN khusus pakan, diharapkan tata kelola distribusi dan stabilitas harga dapat lebih terjaga, sehingga peternak tidak lagi kesulitan mendapatkan bahan pakan berkualitas dengan harga terjangkau.

"Jadi kita mohon supaya ada BUMN khusus untuk pakan seperti Bulog gitu. Bulog ngurusin beras, pangan, nah (yang kita usulkan) ini khusus ngurusin pakan," ujar Siti Hediati sebagaimana dikutip dari Parlementaria.

Selain pembentukan lembaga khusus, Komisi IV DPR RI juga mendorong pemerintah untuk merancang skema subsidi pakan. Model subsidi ini diharapkan meniru keberhasilan subsidi pupuk yang selama ini telah dirasakan manfaatnya oleh para petani di seluruh Indonesia.

Pemerataan Pabrik Pakan Nasional

Dalam kesempatan yang sama, Titiek Soeharto juga menyoroti masalah distribusi fasilitas produksi pakan yang selama ini masih terpusat di Pulau Jawa. Menurutnya, sentralisasi pabrik pakan justru membuat biaya logistik ke luar daerah menjadi mahal, yang pada akhirnya membebani harga jual pakan di tingkat peternak di wilayah Indonesia Timur, Kalimantan, maupun Sumatera.

"Kalau bisa nanti pabrik-pabrik pakannya tidak hanya di Jawa saja, tapi ada di Sumatera, ada di Kalimantan, gitu, Indonesia Timur, untuk menyuplai pakan-pakan daripada ternak dan ikan ini," tegasnya. Pembangunan infrastruktur produksi yang lebih merata diyakini dapat menjadi solusi jangka panjang dalam meningkatkan kemandirian pangan nasional.

Persoalan pakan ini bukan sekadar masalah ketersediaan barang, melainkan inti dari keberlangsungan ekonomi para peternak dan pembudidaya ikan. Titiek menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah melakukan koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait rencana pembentukan BUMN khusus tersebut. Harapannya, kebijakan ini dapat segera direalisasikan untuk mendukung target swasembada pangan yang sedang dikejar pemerintah.

Dengan adanya intervensi negara melalui BUMN dan subsidi, diharapkan sektor budidaya ikan dan peternakan dapat tumbuh lebih stabil, sekaligus meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha kecil yang selama ini menjadi tulang punggung pemenuhan protein hewani bagi masyarakat luas.

Follow wartadermayu.com Follow Preferred Sources
Editors Team
Arya Danuarta

Most viewed