Terseret Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Brigjen TK Kini Dipatsus

Smallest Font
Largest Font

Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri saat ini tengah melakukan pendalaman intensif terhadap keterlibatan seorang perwira tinggi berinisial Brigjen TK dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Sebagai langkah tegas selama proses pemeriksaan berlangsung, Brigjen TK telah resmi menjalani penempatan khusus (patsus) dan dibebastugaskan dari jabatan yang diembannya.

Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, mengonfirmasi bahwa institusinya masih terus bekerja untuk mengurai peran nyata dari perwira tersebut. "Ya, proses itu tentu masih dalam proses pendalaman, pemeriksaan masih secara kesinambungan dilakukan," ujar Trunoyudo kepada awak media di Gedung Propam Polri, Selasa (17/11/2026). Saat ditanya mengenai status penahanan internal tersebut, ia membenarkan bahwa yang bersangkutan kini berada di tempat khusus. "Iya (dipatsus)," tegasnya.

Peran Brigjen TK dalam Operasi Pengawasan

Nama Brigjen TK mencuat ke publik setelah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan kronologi kasus ini dalam rapat kerja khusus bersama Komisi III DPR RI pada Kamis (12/11/2026). Dalam keterangannya, Kapolri menyebut bahwa tersangka lain, yakni Irjen Pol. Ahrie Sonta, diduga menjadi aktor kunci yang mengoordinasikan tindakan tersebut.

Berdasarkan laporan tersebut, Ahrie Sonta yang saat itu menjabat sebagai PLT Kabagmon, diduga menerima instruksi dari sosok berinisial Jenderal LSP. Perintah tersebut kemudian diteruskan kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa melalui prosedur resmi atau permohonan penyidik. Selain itu, Ahrie Sonta juga diduga memberikan instruksi khusus kepada Brigjen TK untuk melaksanakan kegiatan pengawasan atau surveillance.

"Keempat, AS, yang menjabat sebagai PLT Kabagmon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance," ungkap Kapolri dalam rapat tersebut.

Langkah Tegas Polri dalam Penegakan Etik

Kasus yang menyeret Brigjen TK ini menjadi sorotan serius di internal kepolisian. Polri berkomitmen untuk mengusut tuntas siapa saja pihak yang terlibat dalam penyadapan presiden yang dianggap sebagai pelanggaran hukum dan prosedur yang sangat fatal. Hingga saat ini, pihak kepolisian belum merinci secara detail latar belakang jabatan atau rekam jejak Brigjen TK, namun proses pemeriksaan internal dipastikan berjalan secara objektif.

Pencopotan jabatan dan penempatan khusus bagi Brigjen TK menunjukkan bahwa Polri tidak menoleransi adanya penyalahgunaan wewenang, terutama yang menyangkut keamanan kepala negara. Penyelidikan oleh Propam Polri diharapkan dapat segera memberikan kejelasan mengenai sejauh mana keterlibatan Brigjen TK dan apakah terdapat jaringan yang lebih luas dalam skandal penyadapan ini. Publik kini menanti hasil akhir dari sidang etik maupun proses hukum yang akan ditempuh oleh pihak kepolisian terhadap oknum-oknum yang terlibat.

Follow wartadermayu.com Follow Preferred Sources
Editors Team
Dyah Puspitasari

Most viewed