Telantarkan 95 Jamaah Umrah, Kemenhaj Blokir Akses SISKOPATUH PT Assyifa

Smallest Font
Largest Font

Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) akhirnya menjatuhkan sanksi administratif berat kepada penyelenggara perjalanan ibadah umrah, PT Assyifa Berkah Mandiri. Langkah tegas ini diambil menyusul adanya laporan terkait penelantaran 95 orang jamaah umrah yang tidak kunjung dipulangkan ke Indonesia sesuai jadwal yang ditentukan.

Pemblokiran dilakukan terhadap akun Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (SISKOPATUH) milik perusahaan tersebut. Kebijakan ini merupakan upaya preventif pemerintah agar tidak ada lagi calon jamaah baru yang mendaftar atau diberangkatkan oleh pihak travel yang bersangkutan selama proses investigasi berlangsung.

Dugaan Pelanggaran dan Sanksi Tegas

Direktur Perizinan dan Akreditasi Haji Khusus dan Umrah Kemenhaj, Atty Novyanty, menjelaskan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada hasil klarifikasi serta Nota Dinas Nomor: ND-297/PN.2.2/2026 dari Subdirektorat Pengawasan Umrah. Pihak travel terbukti gagal memenuhi kewajiban memulangkan 91 peserta umrah dan empat orang tour leader melewati batas waktu 1x24 jam.

"Kami telah merekomendasikan dan mengeksekusi pemblokiran sementara akses SISKOPATUH milik PT Assyifa Berkah Mandiri agar tidak ada penambahan jamaah baru yang diberangkatkan dan terdampak," kata Direktur Perizinan dan Akreditasi Haji Khusus dan Umrah Kemenhaj Atty Novyanty dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Saat ini, pada sistem aplikasi SISKOPATUH, PPIU dengan Nomor SK 14092200972520002 tersebut telah berstatus "Diblokir". Tindakan pengawasan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga keselamatan dan hak-hak jamaah umrah yang kerap kali menjadi korban ketidakprofesionalan pihak penyelenggara.

Kewajiban Travel Tetap Berjalan

Meskipun akses sistem telah ditutup, Atty menegaskan bahwa hal tersebut tidak menggugurkan tanggung jawab PT Assyifa Berkah Mandiri kepada para jamaah yang saat ini masih tertahan. Pihak travel tetap diwajibkan untuk menyelesaikan hak-hak jamaah, terutama terkait penyediaan tiket kepulangan ke Tanah Air.

"Status blokir ini sama sekali tidak menghambat penyelesaian hak jamaah. PT Assyifa Berkah Mandiri tetap wajib bertanggung jawab penuh atas pemenuhan tiket kepulangan mereka," kata Atty.

Langkah pemblokiran ini merujuk pada regulasi perundang-undangan yang berlaku, termasuk UU Nomor 14 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Haji dan Umrah (PMHU) Nomor 2 Tahun 2026 mengenai sanksi administratif. Kemenhaj saat ini masih terus melakukan pemeriksaan mendalam untuk menentukan apakah ada sanksi lanjutan yang lebih berat.

Selain investigasi, pihak kementerian juga akan terus memantau iktikad baik dari pengelola travel. Evaluasi terhadap status pemblokiran akan dilakukan secara berkala, bergantung pada seberapa cepat pihak perusahaan menyelesaikan kewajibannya terhadap jamaah yang telantar. Kasus ini kembali menjadi pengingat bagi masyarakat agar lebih selektif dalam memilih agen perjalanan umrah yang terdaftar resmi dan memiliki rekam jejak baik di sistem Kemenhaj.

Follow wartadermayu.com Follow Preferred Sources
Editors Team
Arya Danuarta

Most viewed