Pemprov DKI Percepat Pembebasan Lahan Normalisasi Kali Ciliwung
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kini tengah memprioritaskan percepatan pengadaan tanah di beberapa titik strategis sepanjang bantaran Kali Ciliwung. Langkah ini diambil sebagai upaya konkret dalam mendukung proyek normalisasi Kali Ciliwung, khususnya di wilayah Kelurahan Cawang dan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Kebijakan ini dinilai krusial sebagai strategi pengendalian banjir jangka panjang bagi warga ibu kota yang kerap terdampak luapan air.
Urgensi Pembebasan Lahan
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Chiko Hakim, menegaskan bahwa percepatan ini merupakan instruksi langsung dari Gubernur Pramono Anung usai memimpin rapat koordinasi di Kecamatan Kramat Jati pada Jumat (13/11/2026). Pihaknya kini tengah menjalin komunikasi intensif dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mempercepat penerbitan penetapan lokasi (penlok) serta proses administrasi pertanahan.
"Pembebasan lahan yang sudah berjalan diharapkan segera dituntaskan sehingga penanganan normalisasi Kali Ciliwung dapat dilanjutkan sebagai solusi permanen," ujar Chiko Hakim. Berdasarkan data kewilayahan, kebutuhan lahan untuk normalisasi di kawasan Jakarta Timur masih menyisakan 74 bidang di Cawang dan 23 bidang di Cililitan yang harus segera diselesaikan.
Dampak Banjir Bagi Warga
Kondisi di lapangan saat ini memang cukup mendesak. Di Kelurahan Cawang, banjir dilaporkan berdampak pada 22 RT dengan total 1.037 kepala keluarga (KK) atau sekitar 3.380 jiwa. Sementara di Kelurahan Cililitan, luapan air memengaruhi 25 RT yang dihuni oleh 1.157 KK atau 3.077 jiwa. Selain ancaman genangan air, wilayah Balekambang juga menghadapi risiko serupa dengan 17 RT terdampak, yang mencakup 530 KK atau 2.030 jiwa.
Tak hanya banjir, ancaman erosi dan tanah longsor pun menjadi perhatian serius. Di Balekambang, erosi tanah seluas 500 m2 telah merusak 15 bangunan. Meski penanganan sementara dengan pemasangan turap bambu telah dilakukan, Pemprov DKI tetap menegaskan bahwa solusi permanen hanya dapat dicapai melalui percepatan normalisasi sungai.
Komitmen Anggaran dan Transparansi
Untuk mendukung proyek ini, Pemprov DKI Jakarta telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp300 miliar pada tahun 2026. Chiko Hakim menjelaskan bahwa mekanisme pengadaan tanah kini dilakukan secara langsung oleh Dinas Sumber Daya Air tanpa perantara, dengan penilaian ganti rugi yang dilakukan oleh BPN untuk memastikan transparansi dan keadilan bagi warga terdampak.
Program yang sempat terhenti sejak 2017 ini kini kembali menjadi fokus utama Pemprov DKI untuk memperkuat pengendalian banjir jangka menengah hingga panjang. "Percepatan pengadaan tanah di Cawang, Cililitan, dan Balekambang adalah langkah konkret agar normalisasi Kali Ciliwung segera memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk pengendalian banjir dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan, dengan memprioritaskan keselamatan serta kesejahteraan warga," pungkasnya. Dengan adanya koordinasi yang solid antara instansi terkait, diharapkan sisa lahan dapat segera dibebaskan agar alat berat dapat segera bekerja di titik-titik krusial tersebut.