Komnas HAM Turun Tangan Investigasi Kasus Dugaan Pemerkosaan oleh Bupati Kupang

Smallest Font
Largest Font

Kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede, kini menjadi sorotan nasional. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) secara resmi menyatakan akan melakukan investigasi mendalam terkait laporan dugaan pemerkosaan terhadap korban berinisial RWM (21).

Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, mengungkapkan keprihatinan mendalam atas insiden ini. Pihaknya kini tengah melakukan koordinasi internal dan bersiap mengirimkan tim khusus ke lapangan guna mengumpulkan fakta serta informasi yang akurat terkait peristiwa tersebut.

Soroti Masalah Sistemik dan Relasi Kuasa

Menurut Anis, berulangnya kasus kekerasan seksual di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) menunjukkan adanya persoalan serius yang bersifat sistemik. Ia menyoroti fenomena relasi kuasa yang kerap menjadi celah dalam tindak pidana tersebut.

"Tentu saja berulangnya kasus itu mengindikasikan bahwa ada persoalan yang serius, gitu, terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia, di mana polanya itu, pola relasi kuasa yang makin mengalami peningkatan," ungkap Anis kepada wartawan, Senin (16/11/2026).

Komnas HAM mendesak aparat penegak hukum di Polda NTT untuk bekerja secara efektif dengan menggunakan instrumen hukum yang kuat, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Anis menekankan bahwa karena posisi terlapor sebagai pejabat publik, terdapat urgensi untuk menerapkan pemberatan hukuman.

"Karena yang bersangkutan merupakan pejabat publik, tentu saja juga perlu diterapkan pemberatan pasal sepertiga, dan jika terbukti, tentu saja harus dicopot dari jabatannya," tambahnya. Selain itu, Komnas HAM juga mendorong Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan pendampingan intensif kepada korban agar merasa aman selama proses hukum berlangsung.

Komitmen Polda NTT dalam Penegakan Hukum

Menanggapi laporan yang masuk, pihak Kepolisian Daerah NTT menegaskan komitmen mereka untuk tidak tebang pilih. Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Henry Novika Chandra, memastikan bahwa penyidikan dilakukan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di lapangan.

"Teman-teman penyidik dalam hal ini Direktorat PPA dan PPO Polda NTT sudah mengumpulkan bukti dan alat bukti. Kami mohon dukungan masyarakat untuk penegakan hukum demi keadilan, kepastian, dan manfaat hukum," ujar Henry. Ia menambahkan bahwa jabatan tidak akan memengaruhi proses hukum yang sedang berjalan, sesuai dengan prinsip profesionalitas Polri.

Sejalan dengan itu, Direktur Reserse PPA dan PPO Polda NTT, Kombes Pol Nova Irone Surentu, menjelaskan bahwa penyidik telah memeriksa korban serta beberapa saksi terkait. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Bhayangkara untuk keperluan Visum et Repertum (VER) serta menyediakan pendampingan psikologis melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi NTT.

Di sisi lain, Bupati Kupang Yosef Lede telah memberikan keterangan singkat. Ia menyatakan akan menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan dan meminta masyarakat untuk tetap tenang. Yosef memastikan akan tetap menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah sembari menunggu perkembangan penyidikan dari pihak kepolisian.

Follow wartadermayu.com Follow Preferred Sources
Editors Team
Laras Prawitasari

Most viewed